Pemkab Kotim Finalisasi Dokumen Kontingensi Karhutla 2025–2027
TINTABORNEO.COM, Sampit – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus mematangkan kesiapan menghadapi musim kemarau dan potensi bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Salah satunya dengan menyusun dokumen kontingensi Karhutla 2025–2027, yang kini memasuki tahap finalisasi.
Kegiatan tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Pusdalops BPBD Kotim, Selasa (24/6/2025). Meski disebut sebagai tahap akhir, proses penyusunan ini masih terus diperkuat melalui pengumpulan data sumber daya dari berbagai elemen.
“Ini memang tahap finalisasi, tapi bukan akhir dari proses. Hari ini kami masih menerima data baru dari relawan, dan besok juga masih ada yang masuk. Semua akan kami susun dalam rencana operasi sesuai kondisi di lapangan nanti,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Kotim, Multazam.
Multazam menjelaskan, dokumen kontingensi tidak hanya memuat kekuatan instansi pemerintah, tetapi juga melibatkan dunia usaha dan unsur masyarakat. Rencana operasi akan fleksibel dan disesuaikan dengan skala bencana.
Selain itu, Pemkab juga menyiapkan pembentukan Klaster Logistik berbasis digital. Klaster ini akan menjadi sistem terpadu yang memuat data logistik dan sumber daya dari semua pihak.
“Jika terjadi bencana besar, data sudah tersedia dan bisa langsung digunakan. Bahkan satu alat bisa dimanfaatkan untuk dua jenis bencana, misalnya karhutla dan banjir,” jelasnya.
Meski Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tidak hadir secara langsung karena agenda nasional di Yogyakarta, mereka tetap berpartisipasi secara virtual dalam proses pembahasan dokumen.
Asisten I Setda Kotim, Rihel, yang hadir membuka kegiatan tersebut menegaskan bahwa penyusunan dokumen ini merupakan bentuk pelaksanaan amanat undang-undang. Ia merujuk pada UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal.
“Ini bagian dari pelayanan dasar yang harus dipenuhi pemerintah daerah. Kita ingin semua sektor benar-benar siap, dari personel, peralatan darat maupun sungai, hingga kemampuan SDM,” ucap Rihel.
Ia menambahkan, pemetaan lanjutan akan terus dilakukan agar daerah memiliki gambaran menyeluruh tentang kekuatan dan kebutuhan menghadapi bencana.
Pemkab Kotim berharap, dengan rampungnya dokumen ini, seluruh unsur pemerintah dan masyarakat dapat bergerak cepat dan efisien saat bencana terjadi. (dk)