Warga Taat PBB Dapat Apresiasi, Pemkab Tegaskan Pajak Jadi Penopang Infrastruktur
TINTABORNEO.COM, Sampit – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menegaskan bahwa pajak daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), merupakan penopang penting pembangunan infrastruktur. Hal ini disampaikan Bupati Kotim, Halikinnor, pada gelaran Car Free Day serta Gebyar Undian Berhadiah PBB-P2 Tahun 2025 di Taman Kota Sampit, Minggu (7/12/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Halikinnor memberikan apresiasi kepada masyarakat yang konsisten membayar PBB tepat waktu. Menurutnya, kepatuhan wajib pajak menjadi faktor utama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi menunjang pembangunan publik.
“Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kepedulian masyarakat Kotawaringin Timur dalam melunasi kewajiban PBB,” ujar Halikinnor.
Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah memberikan hadiah kepada wajib pajak yang telah membayar PBB-P2 selama lima tahun berturut-turut dan melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo pada 30 September 2025. Hadiah dilakukan dengan sistem pengundian Nomor Objek Pajak (NOP) di lokasi kegiatan.
Halikinnor menegaskan bahwa pajak daerah memiliki peranan vital sebagai pembiayaan pembangunan fasilitas umum.
“Pajak daerah digunakan untuk membangun jalan, jembatan, sekolah, fasilitas kesehatan, dan sarana umum lainnya,” ujarnya.
Ia berharap kesadaran pajak terus meningkat sehingga masyarakat bangga berkontribusi untuk pembangunan daerah.
Sementara itu, Kepala Bapenda Kotim, Ramadansyah, menjelaskan bahwa pelaksanaan Gebyar Undian PBB-P2 berpedoman pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, PP Nomor 35 Tahun 2023, Perda Nomor 1 Tahun 2024, serta Peraturan Bupati Kotim Nomor 22 Tahun 2024.
“Tujuan kegiatan ini adalah memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang taat, sekaligus memotivasi masyarakat agar semakin disiplin memenuhi kewajiban pajaknya,” kata Ramadansyah.
Pemkab Kotim berharap peningkatan kepatuhan pajak dapat berjalan seiring dengan percepatan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah. (ri)