Penanganan Kemiskinan Jadi Prioritas Pemkab Kotim, Ini Langkahnya!
TINTABORNEO.COM, Sampit – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menggelar rapat koordinasi (rakor) penanggulangan kemiskinan tingkat kabupaten tahun 2025 sebagai upaya menyatukan langkah lintas sektor dalam menekan angka kemiskinan yang kembali mengalami peningkatan. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Bapperida Kotim, Senin (15/12/2025).
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kotim, Umar Kaderi, mengatakan kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja. Oleh karena itu, Pemkab Kotim menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotim 2025–2029.
“Penanggulangan kemiskinan membutuhkan kerja bersama. Ini menjadi prioritas daerah dan sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, serta memastikan tidak ada masyarakat yang masuk kategori miskin ekstrem,” ujar Umar.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, jumlah penduduk miskin di Kotim tercatat mengalami peningkatan sebesar 1.010 jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2024, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 26.690 jiwa, kemudian naik menjadi 5,83 persen dari sebelumnya 5,66 persen atau meningkat 0,17 persen poin.
Kondisi tersebut menempatkan Kabupaten Kotim sebagai daerah dengan angka kemiskinan tertinggi keempat di Provinsi Kalimantan Tengah. Data ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk segera melakukan langkah percepatan dan perbaikan kebijakan.
Umar menegaskan, rakor penanggulangan kemiskinan ini diharapkan menjadi momentum memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan, baik perangkat daerah, instansi vertikal, maupun mitra pembangunan lainnya.
“Saya mengajak seluruh pihak menjadikan rapat koordinasi ini sebagai momentum untuk bekerja lebih cepat, lebih tepat, dan lebih berdampak bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, setiap kebijakan dan program yang dirancang harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara nyata dan berkelanjutan oleh warga Kotim. (ri)