Pemkab Kotim Tekankan Pemilahan Sampah dari Rumah
TINTABORNEO.COM, Sampit – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kembali menyoroti rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah, yang dinilai menjadi penyebab utama persoalan prsampahan di daerah. Meski berbagai regulasi tengah disiapkan, Pemkab menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tetap bergantung pada perilaku warga.
Penegasan ini disampaikan dalam kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah berbasis sumber di Aula Kecamatan Baamang, Selasa (2/12). Sosialisasi ini merupakan lanjutan dari agenda serupa yang sebelumnya digelar di Kecamatan Ketapang beberapa waktu yang lalu.
Kepala DLH Kotim Marjuki menuturkan, masih banyak warga yang menganggap persoalan sampah adalah sepenuhnya ursusan pemerintah. Padahal, kata dia, setiap orang meproduksi sampah setiap hari dan wajib bertanggung jawab sejak dari rumah.
“Masih ada yang bilang bingung dengan sampah yang mereka hasilkan. Justru saya binghung dengan orang yang mengatakan itu. Sampah itu muncul dari kita, jadi harus dimulai dari kita juga,” ujarnya.
Menurutnya, pemilahan sampah organik dan anorganik di tingkat rumah tangga menjadi pondasi utama. Setelah masuk ke depo, barulah pemerintah mengambil alih proses lanjutan hingga ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Ia memastikan an petugas depo kini bekerja lebih cepat agar tidak ada tumpukan sampah di depo.
“Hari ini dibuang, hari ini juga harus diangkut. Itu komitmen kami. Tapi pemerintah tidak mungkin menyapu halaman rumah warga. Pemilahan tetap harus dimulai dari rumah,” tegasnya.
Pemkab Kotim saat ini sedang meyelesaikan Perda, Perbup, dan peta pengelolaan sampah yang akan memperkuat tata kelola persampahan. Namun Marjuki menekankan, aturan bukan faktor penentu jika tidak dibarengi partisipasi masyarakat.
“Regulasi itu hanya pendukung. Yang paling penting adalah komitmen bersama. Kalau semua disiplin, persoalan sampah tidak akan menjadi masalah besar,” katanya.
Ia berharap pola pikir masyarakat brubah, sehingga sampah tidak lagi menjadi polemik berkepanjangan ataupun sumber pencemaran linkungan.
“Pengelolaan sampah itu tanggung jawab bersama. Tidak bisa hanya dibebankan ke pemerintah,” tutupnya. (dk)