Kelangkaan BBM Berulang, Pemerintah Diminta Perkuat Sistem Distribusi di Kalteng
TINTABORNEO.COM, Sampit – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang kerap terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) dinilai sebagai sinyal lemahnya sistem distribusi yang belum mampu merespons kondisi geografis daerah tersebut. Akademisi Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Deny Hidayat, menegaskan perlunya penguatan sistem distribusi secara menyeluruh agar persoalan pasokan tidak terus berulang dan memicu ketidakadilan energi bagi masyarakat.
Deny menuturkan, Kalteng merupakan salah satu wilayah paling rentan mengalami gangguan suplai BBM karena letaknya yang jauh dari pusat produksi dan jalur distribusi nasional. Kondisi ini membuat daerah tersebut cepat merasakan dampak jika terjadi gangguan, baik akibat cuaca ekstrem, hambatan logistik, maupun kendala teknis.
“Distribusi BBM ke Kalimantan Tengah memang berada pada posisi yang rentan. Ketika jaringan suplai terganggu, wilayah seperti Kalteng akan menjadi salah satu yang paling cepat merasakannya,” ujarnya, Sabtu (13/12/2025).
Ia menjelaskan, kelangkaan bukan hanya terjadi di wilayah pedesaan yang sulit dijangkau, tetapi juga kerap dirasakan di kawasan perkotaan akibat kuota yang tidak mencukupi. Menurutnya, persoalan distribusi tidak hanya berkaitan dengan jarak, melainkan juga ketergantungan terhadap moda transportasi yang sensitif terhadap kondisi alam dan hambatan teknis.
Deny menilai kondisi tersebut dapat menciptakan persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat, terutama bagi warga yang tinggal di pedalaman atau daerah yang jauh dari pusat pelayanan BBM. Ia menegaskan perlunya respons yang lebih cepat dan sistem distribusi yang lebih andal.
“Karena itu, pemerintah bersama badan usaha perlu memperkuat bukan hanya ketersediaan kuota, tetapi juga keandalan dan kecepatan respons sistem distribusi,” tambahnya.
Selain itu, ia menyoroti program Pertamini dan Pertashop yang sebelumnya digencarkan untuk pemerataan distribusi hingga ke desa-desa. Program tersebut, menurut pengamatannya, kini tidak berjalan optimal bahkan banyak yang tidak lagi beroperasi.
“Pemerataan pendistribusian BBM di Kalteng perlu perhatian serius dari pemerintah pusat. Ketimpangan antara Kalimantan dan Pulau Jawa terlihat sangat jelas,” tegas Deny.
Ia meminta pemerintah pusat dan kementerian terkait untuk memetakan ulang alur distribusi, mengevaluasi hambatan lapangan, serta memastikan wilayah rentan tidak dibiarkan mengalami kelangkaan berkepanjangan. Transparansi informasi dan mitigasi risiko terhadap cuaca maupun logistik juga dinilai sangat penting.
“Selama masyarakat masih merasakan antrean panjang dan gangguan pasokan berulang, persepsi ketidakadilan akan terus muncul dan berkembang menjadi ketidakpercayaan terhadap institusi,” pungkasnya. (ri)