Dorong Budaya Antikorupsi hingga Tingkat Desa
TINTABORNEO.COam, Sampit – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menegaskan komitmennya memperkuat pencegahan korupsi hingga ke level pemerintahan desa dan kelurahan. Hal itu disampaikan Bupati Kotim, Halikinnor, dalam kegiatan Sosialisasi Mitigasi dan Tata Kelola Antikorupsi yang digelar baru-baru ini.
Dalam arahannya, Bupati menyebut korupsi sebagai ancaman serius bagi tata kelola pemerintahn dan kepercayaan masyarakat. Karena itu, ia menekankan pentingnya membangun budaya antikorupsi di seluruh lini birokrasi.
“Korupsi tidak bisa dicegah oleh satu pihak saja. Kita perlu komitmen bersama, integritas, dan sistem tata kelola yang transparan,” tegas Halikinnor.
Bupati mengatakan Pemkab Kotim saat ini memperkuat lima area utama pencegahan, yakni peningkatan integritas aparatur, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas desa dan kelurahan, serta optimalisasi layanan publik yang bersih dan bebas KKN.
Langkah tersebut diharapkan dapat menutup celah rawan korupsi, baik di perangkat daerah maupun pemerintahan desa.
Melalui sosialisasi ini, Halikinnor meminta para peserta memahami titik-titik rawan korupsi di unit kerja masing-masing, termasuk aturan-aturan yang harus dipatuhi.
“Integritas adalah pondasi. ASN, perangkat daerah, kepala desa sampai lurah harus menjadi teladan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya menrapkan good governance serta memastikan seluruh proses pelayanan publik berjalan bersih dan akuntabel.
Bupati turut menyampaikan apresiasi kepada Kakortas Tipikor Polri yang hadir sebagai narasumber. Menurutnya, materi yang disampaikan sangat relevan untuk memperkuat kapasitas pengawasan di daerah.
Halikinnor kembali mengingatkan bahwa pencegahan korupsi tidak boleh hanya berhenti pada slogan.
“Semangat antikorupsi harus menjadi budaya kerja. Kita ingin Kotawaringin Timur yang bersih, transparan, dan dipercaya masyarakat,” katanya. (dk)