Bupati Halikinoor Kukuhkan DPPI Kotim Periode 2025-2029
TINTABORNEO.COM, Sampit – Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kini memiliki Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) untuk pertama kalinya. Pengukuhan DPPI periode 2025-2029 yang berlangsung Senin (8/12/2025) menjadi momentum awal pelibatan anak muda dalam upaya menghidupkan kembali semangat kebangsaan di era digital.
Bupati Kotim Halikinnor memimpin langsung pembacaan ikrar pengukuhan dan menegaskan bahwa para Purna Paskibraka yang kini menjadi Duta Pancasila memikul tugas strategis, yakni memastikan nilai-nilai Pancasila tetap relevan di tengah derasnya arus informasi dan budaya luar.
“Semoga para pengurus mampu menjalankan amanah organisasi dan memberikan dharma bakti terbaik untuk NKRI,” ujar Halikinnor.
Dalam arahannya, Halikinnor menyoroti tantangan besar yang dihadapi generasi muda saat ini. Menurutnya, perkembangan teknologi dan media sosial memberi dampak besar terhadap cara anak muda memahami identitas kebangsaan.
“Pengurus DPPI harus menjadi teladan dalam mengutamakan nilai Pancasila di sekolah, di komunitas, dan di ruang-ruang digital,” tegasnya.
Ia menambahkan, penguatan empat konsensus kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, menurutnya harus terus digaungkan oleh DPPI sebagai bagian dari gerakan nasional pembentukan karakter generasi muda yang masuk dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Di tengah besarnya tanggung jawab sebagai duta nilai kebangsaan, Halikinnor mengingatkan anggota DPPI agar tetap memprioritaskan pendidikan formal.
“Semangat organisasi bagus, tapi jangan sampai mengorbankan sekolah. Pendidikan tetap yang utama,” pesannya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati turut menyoroti fenomena menurunnya pengetahuan anak muda terhadap lagu-lagu nasional. Ia bahkan telah menginstruksikan agar setiap kegiatan pemda dan sekolah menyertakan kewajiban menyanyikan lagu nasional.
“Banyak anak-anak kita yang bahkan tidak hafal lagu nasional. DPPI harus berada di garda terdepan untuk membangkitkan kecintaan itu,” ujarnya.
Halikinnor menegaskan bahwa menjaga keutuhan bangsa tidak dapat hanya mengandalkan TNI dan Polri. Jumlah aparat yang terbatas membuat peran masyarakat, terutama generasi muda, semakin penting.
“TNI dan Polri tidak sebanding dengan jumlah penduduk. Semua pihak harus terlibat, termasuk DPPI. Ini adalah tugas kebangsaan,” tegasnya. (dk)