Soroti PAD dan Belanja Modal, F-AR Beri Masukan Kritis untuk RAPBD 2026
TINTABORNEO.COM, Muara Teweh – Fraksi Aspirasi Rakyat (F-AR) DPRD Kabupaten Barito Utara memberikan apresiasi kepada Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, atas penyampaian pidato pengantar RAPBD 2026 yang dinilai komprehensif, santun, dan menunjukkan keteduhan kepemimpinan. Hal itu disampaikan Anggota DPRD Barito Utara dari F-AR, Hasrat, S.Ag., dalam Rapat Paripurna yang digelar Jumat (21/11/2025).
Dalam pandangannya, F-AR menilai penyampaian Bupati bukan sekadar paparan teknis anggaran, tetapi sebuah gambaran strategis mengenai arah pembangunan Barito Utara ke depan.
“Kami menilai Bapak Bupati telah menunjukkan keteduhan kepemimpinan, keluasan pandangan, dan komitmen yang kuat untuk melaksanakan amanah pembangunan daerah,” ujar Hasrat.
Fraksi menilai gagasan Bupati mencerminkan optimisme baru sekaligus menempatkan rakyat sebagai subjek utama kebijakan. Namun demikian, F-AR memberi catatan bahwa optimisme tersebut harus dibarengi strategi pendapatan dan belanja yang lebih terukur. “Kami percaya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dikuatkan secara progresif melalui inovasi kebijakan yang lebih kreatif dan modern,” lanjutnya.
F-AR menyarankan beberapa langkah penguatan PAD, seperti digitalisasi perpajakan, penataan basis retribusi, pemanfaatan aset daerah secara produktif, hingga revitalisasi kinerja BUMD. Upaya tersebut dinilai penting agar struktur pendapatan daerah semakin mandiri dan tidak terlalu bergantung pada transfer pusat.
Pada aspek belanja, Fraksi Aspirasi Rakyat memberikan perhatian khusus terhadap belanja modal, terutama pembangunan infrastruktur dasar. “Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, sarana kesehatan, dan fasilitas pendidikan harus dapat terlaksana lebih merata hingga ke desa-desa,” tambah Hasrat.
Fraksi juga meminta kejelasan mengenai pembiayaan daerah, khususnya posisi SiLPA dan tidak adanya penyertaan modal dalam RAPBD 2026. “Dengan semangat transparansi, kami memohon penjelasan mengenai proyeksi SILPA tahun berjalan serta posisi kewajiban fiskal jangka panjang,” tegasnya.
Dalam penutupnya, F-AR menekankan bahwa keberhasilan APBD 2026 harus dirasakan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan mulai dari petani, pelaku UMKM, nelayan, pekerja informal, hingga masyarakat pedesaan.
“Kami berharap kebijakan pada 2026 dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih inovatif, inklusif, dan memberikan ruang partisipasi masyarakat,” pungkas Hasrat. (li)