Rakornas Inflasi 2025, Pemkab Mura Perkuat Sinergi Lintas Sektor
TINTABORNEO.COM, Puruk Cahu – Pemerintah Kabupaten Murung Raya mengikuti secara virtual melalui zoom meeting dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) membahas Langkah Konkret Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 sekaligus Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program Pembangunan 3 Juta Rumah, Senin (11/11/2025).
Kegiatan berskala nasional ini diikuti oleh jajaran pejabat lintas kementerian dan lembaga, antara lain Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir, Kepala BPS RI Amalia A. W., Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Nawandaru, perwakilan Panglima TNI yaitu Paban Utama Eko Sahli Bidang Ekkudag, perwakilan Kementerian Pertanian Suwandi, serta para tamu undangan lainnya dari berbagai pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Rapat tersebut membahas perkembangan inflasi nasional dan regional per Oktober 2025, termasuk posisi inflasi di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahun kalender (year-to-date/y-to-d) Oktober 2025 secara nasional tercatat sebesar 2,10 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2023–2024, namun masih berada di bawah target inflasi nasional sebesar 2,5 ± 1 persen (1,5–3,5 persen).
BPS juga melaporkan bahwa hingga Oktober 2025 terdapat empat provinsi yang mencatat inflasi di atas 3,5 persen, yaitu Sumatera Barat, Riau, Aceh, dan Sulawesi Tengah. Sementara itu, Provinsi Kalimantan Tengah mencatat inflasi sebesar 1,88 persen, yang tergolong stabil dan masih dalam rentang aman.
Khusus untuk Kabupaten Murung Raya, berdasarkan data Indeks Perkembangan Harga (IPH), tercatat berada dalam 50 daerah dengan kenaikan harga beras tertinggi di Indonesia, yaitu sebesar 0,46 persen pada minggu pertama November 2025.
Asisten I Setda Kab.Mura, Rahmat K. Tambunan yang mewakili Bupati Mura menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), terutama untuk menjaga stabilitas harga bahan pangan strategis menjelang akhir tahun.
“Menjelang Natal dan Tahun Baru, TPID Murung Raya bersama instansi terkait akan melakukan langkah-langkah antisipatif seperti pemantauan harga kebutuhan pokok, operasi pasar, serta menjaga kelancaran distribusi bahan pangan,” ujar Asisten I.
Ia menambahkan, hasil pemantauan BPS menunjukkan adanya tren kenaikan harga beras di beberapa daerah, termasuk di Kabupaten Murung Raya. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Murung Raya akan berkoordinasi dengan Bulog dan Dinas Ketahanan Pangan guna memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga beras di pasaran. (rm)