Menjelang Musda, Batamad Kotim Bongkar Intervensi dan Penunjukan Pimpinan Tanpa Mandat
TINTABORNEO.COM, Sampit — Menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) yang akan menentukan arah kepemimpinan baru, Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak (Batamad) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengambil sikap tegas. Bagi organisasi adat yang telah berdiri 15 tahun ini, Musda bukan hanya forum formal lima tahunan, melainkan momentum penting untuk merebut kembali marwah dan kedaulatan organisasi dari upaya intervensi pihak luar.
Selama masa kepengurusan 2020-2025, Batamad Kotim sempat diguncang isu penunjukan pucuk pimpinan secara sepihak praktik yang dinilai tidak hanya melanggar aturan internal, tetapi juga mencederai nilai-nilai adat yang menjunjung tinggi musyawarah. Pengalaman pahit tersebut menjadi alasan utama Batamad memperketat mekanisme Musda keempat mereka.
Wakil Kepala Batamad Kotim, Adv. Jhonni E. Joh, S.H., menegaskan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan peristiwa tersebut terulang. Ia menilai bahwa kepemimpinan adat harus lahir dari keputusan kolektif berdasarkan musyawarah, bukan dari kehendak personal maupun kelompok tertentu.
“Ini saatnya mengembalikan Batamad ke rel demokrasi organisasi yang benar. Tidak ada kompromi untuk intervensi. Siapapun yang mencoba untuk mengatur dari luar, berarti berhadapan langsung dengan aturan organisasi dan komitmen kami,” tegas Jhonni. Selasa (25/11/2025).
Ia kemudian menyampaikan lima sikap resmi Batamad Kotim, yang menegaskan hak konstitutif anggota untuk memilih melalui Musda, penolakan total terhadap penunjukan sepihak, hingga kesiapan menempuh jalur hukum jika intervensi kembali muncul. Menurutnya, langkah hukum bukan ancaman, melainkan bentuk perlindungan terhadap kehormatan organisasi adat.
“Peringatan kami jelas. Jika ada yang mencoba mengulang tindakan serupa, pikirkan matang-matang. Penunjukan kepala Batamad tanpa Musda tidak akan kami terima, dan konsekuensinya akan kami tindak melalui jalur yang tersedia,” tegasnya.
Batamad Kotim juga menegaskan komitmennya menjaga Musda tetap damai, terbuka, dan bermartabat. Mereka mengajak tokoh adat, masyarakat, dan pihak terkait untuk hadir sebagai saksi sekaligus penjaga agar proses berjalan bersih dan kredibel.
Dengan sikap tegas ini, Musda Batamad Kotim diharapkan menjadi titik balik pemulihan wibawa organisasi, memastikan kepemimpinan yang terpilih benar-benar representatif sekaligus mampu menjaga adat dan kehormatan masyarakat Dayak di Kotim. (li)