Fraksi PKB Soroti Ketergantungan Dana Transfer Pusat dan Defisit RAPBD Barito Utara 2026
TINTABORNEO.COM, Muara Teweh – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Barito Utara menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang RAPBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD pada Jumat (21/11/2025).
Pandangan ini disampaikan oleh Suhendra selaku juru bicara fraksi, yang sekaligus memberikan sejumlah catatan krusial mengenai arah kebijakan fiskal daerah ke depan.
Dalam forum tersebut, Fraksi PKB mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang telah menyampaikan nota keuangan dan rancangan APBD 2026. Namun, menurut Suhendra, penyusunan anggaran harus diperbaiki agar mampu menjawab tantangan fiskal, termasuk meminimalisir risiko defisit dan meningkatkan kemandirian daerah.
“Pertama, mengenai Pendapatan Daerah. Kami menilai struktur pendapatan masih sangat bergantung pada Dana Transfer Pusat. Kami mendorong optimalisasi PAD melalui perbaikan tata kelola pajak, digitalisasi layanan, serta mengeksplorasi potensi dari sektor pertambangan, perkebunan, dan jasa,” ujarnya.
Fraksi PKB juga mengingatkan agar strategi peningkatan pendapatan dilakukan dengan tepat sasaran. Pajak daerah tidak boleh menjadi beban yang menghambat pertumbuhan ekonomi lokal. Penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) tambang yang sewaktu-waktu dapat terjadi juga harus diantisipasi melalui diversifikasi sumber pendapatan.
Pada aspek belanja daerah, Fraksi PKB menekankan bahwa anggaran harus diarahkan pada sektor-sektor prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat. Pendidikan menjadi salah satu fokus terpenting dengan mengupayakan agar alokasi 20 persen anggaran benar-benar digunakan untuk pembangunan sarana sekolah, peningkatan kompetensi guru, dan pemerataan akses pendidikan hingga pelosok desa.
Pada bidang kesehatan, pemkab diminta memperkuat layanan Puskesmas, Pustu, serta meningkatkan mutu pelayanan RSUD.
“Pengadaan obat dan alat kesehatan harus transparan dan bebas konflik kepentingan,” tegas Suhendra.
Sementara itu dalam sektor infrastruktur, PKB menyoroti konektivitas antarwilayah, terutama daerah pedalaman seperti Teweh Selatan, Lahei, dan Gunung Purei yang dinilai masih memerlukan dorongan pembangunan jalan dan sarana dasar lainnya. Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penguatan UMKM, petani, pekebun, dan nelayan sungai juga perlu menjadi prioritas anggaran.
Selain itu, Fraksi PKB menegaskan pentingnya perbaikan data bantuan sosial. Mereka meminta agar pendataan penerima bantuan dilakukan secara akurat dan bebas dari intervensi politik, sehingga tepat sasaran serta tidak menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.
“Pemkab perlu juga memperkuat program pemberdayaan UMKM, petani, pekebun, dan nelayan sungai. Data penerima bantuan sosial harus akurat dan bebas dari intervensi politik,” pungkasnya.
Di akhir penyampaiannya, Fraksi PKB menyatakan kesiapannya untuk mengikuti pembahasan RAPBD 2026 dalam rapat gabungan komisi bersama Pemerintah Daerah. Fraksi tersebut berharap pembahasan nanti dapat menghasilkan dokumen anggaran yang lebih sehat, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. (li)