Fraksi PDIP Tekankan Penyelarasan RAPBD dengan RPJMD 2025–2029
TINTABORNEO.COM, Muara Teweh – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Barito Utara menyatakan menerima Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut bersama pemerintah daerah. Sikap itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-II DPRD pada Jumat, (21/11/2025).
Dalam pemandangan umum fraksi yang dibacakan Anggota DPRD H. Suparjan Efendi, PDI Perjuangan memberikan beberapa catatan penting terkait arah kebijakan pembangunan tahun 2026. “Kami menerima Raperda APBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut. Namun, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian serius,” tegas Suparjan.
Salah satu perhatian utama fraksi adalah upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Suparjan, strategi menaikkan PAD tidak boleh hanya bertumpu pada peningkatan pajak dan retribusi. Ia menekankan pentingnya digitalisasi layanan publik, pemanfaatan aset daerah, dan penguatan kinerja BUMD sebagai sumber pendapatan baru.
“Kita sudah berada di era digital. Digitalisasi layanan akan memudahkan masyarakat mengakses secara real time dan online,” ujarnya.
Dalam aspek perencanaan, PDI Perjuangan mengingatkan bahwa penyusunan RAPBD harus selaras dengan arah RPJMD 2025–2029 agar pembangunan tetap konsisten dan berkelanjutan.
“Arah pembangunan daerah harus realistis, objektif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Fraksi juga menyoroti persoalan infrastruktur, terutama kerusakan jalan yang masih banyak terjadi di sejumlah titik. Suparjan menekankan agar jalan-jalan vital yang belum masuk prioritas tetap ditangani melalui anggaran rutin, guna mencegah kerusakan lebih parah. Selain itu, pelayanan publik, pemerataan lapangan kerja, dan pengentasan ketimpangan sosial disebut sebagai isu penting yang harus dijawab pemerintah.
Terkait defisit anggaran 3,75 persen dalam RAPBD 2026, PDI Perjuangan meminta pemerintah memastikan sumber pembiayaan yang jelas serta melaksanakan belanja secara efisien. “Hal ini agar tidak membebani keuangan daerah di masa depan,” pesannya.
PDI Perjuangan juga menekankan pentingnya prioritas anggaran bagi kelompok masyarakat rentan, termasuk para penyandang disabilitas, masyarakat miskin, perempuan, anak, dan lansia. Fraksi berharap APBD mampu memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. (li)