Efisiensi Anggaran Tak Hentikan Pembangunan, Pemkab Kotim Fokus pada Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah
TINTABORNEO.COM, Sampit – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menegaskan bahwa efisiensi anggaran tahun 2026 tidak akan menghentikan laju pembangunan daerah. Meski mengalami pengurangan Transfer Keuangan Daerah (TKD) sekitar Rp380 miliar, Pemkab Kotim tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antarwilayah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kotim, Alang Arianto, mengatakan efisiensi anggaran dilakukan secara selektif agar tidak menghambat pelayanan publik maupun target pembangunan strategis.
“Insyaallah, meskipun anggaran kita berkurang, pembangunan tetap ada. Beberapa kegiatan memang diefisiensikan sesuai pengurangan TKD. Namun kita sudah mengusulkan kepada Kemendagri agar sebagian anggaran dapat dipulihkan,” ujarnya, Jumat (7/11/2025).
Ia menjelaskan, sebagian besar program yang tertunda berasal dari sektor infrastruktur, khususnya yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Salah satu di antaranya adalah proyek peningkatan jalan dari Kota Besi menuju Desa Kandan dan Camba.
“Program peningkatan jalan ini sebenarnya sudah masuk sejak 2024. Karena efisiensi, sempat tertunda, tapi tahun 2026 nanti minimal sudah bisa difungsikan meskipun belum diaspal,” kata Alang.
Menurutnya, pembangunan jalan tersebut penting karena akan menunjang akses menuju Pulau Hanibung yang direncanakan menjadi kawasan taman wisata baru. Dengan perbaikan bertahap, pemerintah berharap konektivitas antarwilayah dapat meningkatkan pergerakan ekonomi masyarakat sekitar.
“Jalan itu juga akan mendukung pengembangan Pulau Hanibung sebagai taman wisata. Kalau akses terbuka, otomatis ekonomi lokal akan ikut tumbuh,” ujarnya.
Selain proyek infrastruktur, Alang menambahkan bahwa Bapperida juga tetap mengawal 14 program prioritas Bupati Kotim yang menjadi fokus dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
“Kita tetap berpegang pada arah kebijakan RPJMD. Meskipun ada efisiensi, program prioritas tetap kita kawal dan laksanakan sesuai kemampuan fiskal daerah,” tegasnya.
Ia berharap dukungan pemerintah pusat dalam memulihkan sebagian anggaran daerah dapat segera terealisasi, sehingga pembangunan yang sempat tertunda bisa kembali dijalankan tanpa mengorbankan pelayanan kepada masyarakat. (ri)