Pemkab Kotim Pastikan Pembangunan Tetap Berjalan Meski Anggaran Dipangkas
TINTABORNEO.COM, Sampit – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) memastikan kegiatan pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal, meskipun menghadapi pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat pada tahun anggaran 2026.
Bupati Kotim, Halikinnor, mengatakan pemerintah pusat berencana melakukan efisiensi dan penyesuaian belanja negara sebagai bagian dari strategi pengendalian fiskal nasional. Kondisi ini berdampak langsung terhadap kemampuan keuangan daerah, termasuk di Kotim.
“Berdasarkan data terakhir, dana transfer ke Kotim tahun depan akan berkurang sekitar Rp383 miliar dibandingkan tahun ini. Meski begitu, kita berkomitmen agar pembangunan dasar dan pelayanan masyarakat tidak terhenti,” kata Halikinnor, Minggu (19/10/2025).
Ia menjelaskan, pemerintah daerah akan melakukan penyesuaian terhadap rencana program dan kegiatan melalui penyusunan anggaran yang lebih selektif. Fokus utama diarahkan pada sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN).
“Efisiensi bukan berarti menghentikan program, tetapi menyesuaikan skala prioritas agar kegiatan tetap berjalan sesuai kemampuan anggaran,” ujarnya.
Halikinnor juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan kecamatan menghitung kebutuhan riil kegiatan sebelum pembahasan final anggaran pada Senin (20/10/2025). Langkah ini, katanya, penting untuk memastikan setiap program benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Kalau perencanaannya matang dan sesuai kebutuhan, hasilnya juga akan lebih terasa. Kita ingin efisiensi ini justru melahirkan perencanaan yang lebih efektif dan tepat sasaran,” tegasnya.
Diketahui, pemerintah pusat akan memangkas dana Tambahan Keuangan Daerah (TKD) tahun 2026 sebesar Rp383 miliar. Menyikapi hal itu, Pemkab Kotim menyesuaikan KUA-PPAS 2026 dengan pengurangan belanja mencapai Rp168 miliar.
Halikinnor menegaskan, meski menghadapi tantangan fiskal, Pemkab Kotim tidak akan mengendurkan semangat membangun.
“Kita harus tetap optimistis dan bijak dalam mengelola keuangan daerah, agar pelayanan publik dan pembangunan prioritas tetap terlaksana,” tutupnya. (ri)