Pemkab Kotim Fokus Cetak Dokter Spesialis, Target Dimulai 2026

<p>Kepala Dinkes Kotim, Umar Kaderi saat diwawancarai, Kamis (16/10/2025). (Foto: Apri)</p>
Kepala Dinkes Kotim, Umar Kaderi saat diwawancarai, Kamis (16/10/2025). (Foto: Apri)
Bagikan

TINTABORNEO.COM, Sampit – Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Umar Kaderi, menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen memperkuat layanan kesehatan dengan menyiapkan program bantuan pendidikan bagi dokter spesialis. Langkah ini dinilai penting untuk mengatasi kekurangan tenaga medis di rumah sakit daerah.

Menurutnya, saat ini Kabupaten Kotim masih kekurangan dokter spesialis di sejumlah bidang penting. Sementara di sisi lain, sebagian dokter yang bertugas telah mendekati masa pensiun.

“Jika kita tidak segera memulai investasi pendidikan dokter spesialis, maka beberapa tahun ke depan kita akan semakin tertinggal. Dokter pensiun, ada yang mutasi, sementara regenerasi tidak ada. Ini yang harus segera diantisipasi,” ujar Umar, Jumat (17/10/2025).

Ia menyebut, saat ini sudah ada enam dokter yang mengajukan diri untuk mengikuti pendidikan spesialis melalui program bantuan tugas belajar. Beberapa bidang yang menjadi prioritas yakni bedah saraf, jantung, radiologi, patologi klinik, dan rehabilitasi medik.

“Bantuan pendidikan ini nanti disesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit, terutama RSUD dr Murjani Sampit, serta rumah sakit di Samuda dan Parenggean,” jelasnya.

Program ini, lanjut Umar, tengah dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dimasukkan dalam APBD 2026. Estimasi biaya pendidikan per dokter spesialis sekitar Rp100 juta per tahun.

“Kalau kita siapkan untuk sepuluh orang saja, biayanya sekitar Rp1 miliar per tahun. Bagi pemerintah daerah, angka itu masih sangat realistis jika melihat manfaat jangka panjangnya,” katanya.

Setelah menamatkan pendidikan, para dokter penerima bantuan diwajibkan kembali mengabdi di daerah selama 15 tahun, sesuai perjanjian yang ditetapkan pemerintah daerah.

“Tujuannya agar mereka tidak pindah ke luar daerah. Kita ingin kemandirian daerah dalam hal tenaga medis spesialis,” tegas Umar. (ri)