Komisi I Dorong Penyelesaian Sirkuit untuk Tekan Aksi Balapan Liar di Kotim
TINTABORNEO.COM, Sampit – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Wahito Fajriannoor, meminta pemerintah daerah mempercepat penyelesaian pembangunan sirkuit sebagai langkah konkret menekan maraknya aksi balapan liar yang sering terjadi di jalan umum.
Menurut politisi Partai Demokrat itu, keberadaan sirkuit akan menjadi wadah yang aman dan legal bagi para penghobi otomotif untuk menyalurkan bakatnya, sekaligus mengurangi potensi kecelakaan akibat balapan liar.
“Kalau menurut saya, percepatan pembangunan sirkuit ini penting. Karena kalau tidak ada tempat yang memadai, para pembalap muda ini akhirnya mencari jalan sendiri. Nah, itu yang sering memunculkan balapan liar,” ujar Wahito, Minggu (19/10/2025).
Ia menjelaskan, meskipun pemerintah sebelumnya sempat memberikan ruang latihan di kawasan Dinas Perhubungan (Dishub) Kotim, hal itu belum sepenuhnya mampu menekan aktivitas balapan liar.
“Masalahnya bukan hanya di fasilitas, tapi juga ada oknum-oknum yang memang sengaja melakukan itu. Jadi pengawasan dari aparat juga harus diperketat,” katanya.
Wahito menambahkan, pembangunan sirkuit saat ini sebenarnya sudah berjalan, hanya tinggal menunggu tahap akhir berupa pengaspalan. “Lahan dan jalurnya sudah ada, tinggal penyelesaiannya saja. Kalau bisa, segera dipercepat agar tidak berlarut-larut,” ucapnya.
Selain membahas soal sirkuit, Wahito juga menyinggung persoalan efisiensi anggaran yang tengah ramai dibicarakan di kalangan pemerintah daerah. Ia menyebutkan, pembahasan terkait hal itu di Komisi I DPRD Kotim baru akan dimulai pekan depan.
“Untuk efisiensi ini memang ada pemangkasan dana dari pusat sekitar Rp383 miliar. Namun dari Komisi I sendiri belum membahas secara detail karena masih menunggu rapat dengan mitra kerja,” ungkapnya.
Meski demikian, Wahito menegaskan bahwa pihaknya tetap menyiapkan langkah antisipatif agar kebijakan efisiensi tidak mengganggu program-program penting di instansi pemerintah.
“Kita tetap hati-hati, jangan sampai efisiensi justru memotong anggaran di OPD yang bersifat mendesak,” tuturnya. (ri)