DPRD Kotim Soroti Ketimpangan Jumlah TK Negeri dan Swasta
TINTABORNEO.COM, Sampit – Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Noor Aprilly, menyoroti ketimpangan jumlah satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan taman kanak-kanak (TK) antara negeri dan swasta yang masih jauh berbeda.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius bagi Dinas Pendidikan (Disdik) Kotim agar sejalan dengan visi dan misi daerah dalam mewujudkan wajib belajar 13 tahun.
“Harus ada langkah nyata dari Disdik untuk menambah jumlah TK negeri, terutama di wilayah utara dan selatan Kotim agar pemerataan pendidikan bisa tercapai,” ujar Noor Aprilly, Sabtu (25/10/2025).
Menanggapi hal itu, Kepala Disdik Kotim, Muhammad Irfansyah, mengakui bahwa jumlah TK dan PAUD negeri masih sangat minim dibandingkan swasta. “Saat ini TK dan PAUD negeri di Kotim baru ada enam unit, sementara ratusan lainnya merupakan milik swasta,” ungkapnya.
Irfansyah menjelaskan bahwa pihaknya tengah melakukan upaya konkret untuk menambah jumlah TK negeri melalui mekanisme hibah aset dari pemerintah desa atau kelurahan.
“Sudah ada dua TK yang dinegerikan, yakni di Cempaga dan Samuda, yang sebelumnya merupakan aset kelurahan dan dihibahkan ke pemerintah daerah,” jelasnya.
Ia menambahkan, Disdik Kotim menargetkan agar setiap kecamatan, bahkan setiap desa, memiliki minimal satu TK negeri.
“Jika ada TK milik kelurahan yang bersedia dihibahkan ke Pemkab Kotim, kami siap membantu proses administrasinya hingga menjadi TK negeri,” ujarnya.
Lebih lanjut, Irfansyah menyebut bahwa pembangunan TK baru dari nol cukup berat karena terkendala lahan. Oleh sebab itu, strategi yang diambil adalah memanfaatkan aset milik desa atau kelurahan yang siap dihibahkan.
“Dengan begitu, tenaga pendidik PPPK dan PNS jurusan PAUD juga bisa terakomodir. Kami ingin semakin banyak TK negeri agar pemerataan pendidikan di Kotim dapat terwujud,” tutupnya. (ri)