DPRD dan Pemprov Kalteng Gelar Rapat Banmus Bahas Penyesuaian Agenda Daerah
TINTABORNEO.COM, Palangka Raya – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), menggelar Rapat Badan Musyawarah (Banmus) bersama jajaran provinsi setempat yang berlangsung di Ruang Rapat Gabungan DPRD Provinsi Kalteng, Senin (20/10/2025).
Rapat ini bertujuan untuk menyusun dan menetapkan jadwal kegiatan DPRD hingga akhir November 2025, termasuk agenda pembahasan APBD, kunjungan kerja, serta masa reses anggota dewan.
Mewakili Pemerintah Provinsi Kalteng, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalteng, Hj. Sunarti, menyampaikan berbagai agenda strategis yang tengah dijalankan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan koordinasi lintas sektor.
Ia menjelaskan bahwa dalam pekan ini, fokus utama kegiatan pemerintah daerah berada pada sektor perkebunan dan kehutanan, yang akan disusul oleh kegiatan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Selain itu, kami juga mencermati agenda nasional, seperti evaluasi satu tahun masa kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, serta rencana kunjungan Ketua TP PKK Pusat, Ibu Tri Tito Karnavian, ke Kalimantan Tengah dalam waktu dekat,” ungkap Sunarti.
Pemprov Kalteng, lanjutnya, akan menyesuaikan seluruh agenda tersebut dengan keputusan bersama DPRD sebagai bentuk sinkronisasi antara kegiatan eksekutif dan legislatif. Dalam rapat itu, ia juga memaparkan perkembangan proses input data keuangan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang masih berlangsung.
“Setelah tahap input anggaran kas selesai, selanjutnya akan dilakukan proses validasi untuk menghasilkan nomor Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA). Dengan begitu, seluruh proses penatausahaan keuangan daerah dapat diselesaikan tepat waktu,” tambahnya.
Sementara itu Ketua DPRD Provinsi Kalteng, Arton.S.Dohong menyampaikan bahwa rapat Banmus hari ini bertujuan menetapkan jadwal kegiatan kedewanan hingga akhir Oktober 2025 dan menyesuaikannya dengan agenda Pemerintah Provinsi.
“Rapat ini penting untuk menyusun jadwal kegiatan DPRD, termasuk pembahasan APBD dan agenda kunjungan kerja. Kita berharap semua jadwal ini dapat berjalan dengan lancar, tanpa penundaan atau pergeseran,” ujarnya.
Menurutnya, pada Selasa mendatang, DPRD telah menjadwalkan pelaksanaan kunjungan kerja (kunker), baik ke dalam maupun ke luar daerah, yang akan berlangsung hingga 24 Oktober 2025. Hal ini merupakan bagian dari hasil koordinasi sebelumnya dengan pemerintah provinsi.
“Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, terutama yang menyangkut penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Untuk itu, saya mengimbau seluruh anggota dewan untuk konsisten mengikuti kesepakatan yang telah kita ambil bersama dalam rapat sebelumnya,” tuturnya.
Setelah kunjungan kerja, DPRD akan memasuki tahapan penting yaitu Rapat Badan Anggaran (Banggar) yang direncanakan berlangsung selama tiga hari, mulai Senin, 27 Oktober hingga Rabu, 29 Oktober 2025. Pembahasan akan dilakukan secara intensif dalam dua sesi, pagi dan siang.
Selanjutnya, kegiatan akan dilanjutkan dengan Rapat Kerja Komisi-Komisi DPRD, yang dijadwalkan berlangsung selama lima hari, yakni dari 30 Oktober hingga 5 November 2025. Rangkaian ini akan ditutup dengan Rapat Gabungan antara Banggar dan Komisi-Komisi pada tanggal 6 hingga 7 November 2025, untuk memfinalisasi hasil pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya.
Menurut Arton, setelah seluruh rangkaian pembahasan tersebut selesai, masa reses bagi anggota dewan akan dilaksanakan pada akhir November 2025.
“Kita harapkan seluruh agenda yang telah disusun ini dapat terlaksana sesuai waktu yang telah ditetapkan, agar pelaksanaan tugas DPRD serta sinergi dengan pemerintah daerah dapat berjalan efektif dan selaras dengan arah pembangunan Kalimantan Tengah,” pungkasnya. (ari)