Diskominfosandi Barut Dukung Informasi Publik Melalui Digitalisasi
TINTABOTNEO.COM, Muara Teweh – Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Barut) gelar kegiatan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara yang berlangsung pada Kamis (30/10/2025) di Gedung Balai Antang Muara Teweh yang juga turut diikuti Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfosandi) setempat.
Adapun yang turut menghadiri konsultasi publik RPJMD ini yaitu dari berbagai unsur penting daerah, termasuk Perwakilan FKPD, Anggota DPRD Barito Utara, Kepala Perangkat Daerah, Para Camat, serta undangan terkait lainnya.
Bupati Barito Utara Shalahuddin melalui Wakil Bupati Felix Sonadie Y.Tingan menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menentukan arah pembangunan.
“Konsultasi publik ini adalah jantungnya perencanaan partisipatif. RPJMD adalah peta jalan pembangunan kita selama lima tahun ke depan, dan dokumen ini akan menentukan arah investasi pembangunan, prioritas program, dan pada akhirnya menentukan sejauh mana kesejahteraan itu akan kita raih,” ujar Wakil Bupati.
Sementara itu sebagai salah satu perangkat daerah, kehadiran Diskominfosandi merupakan wujud partisipasi dalam penyusunan RPJMD, yang membutuhkan komitmen dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dari seluruh stakeholder.
Dengan kehadiran Diskominfosandi tersebut juga memastikan bahwa aspek digitalisasi, informasi, dan komunikasi telah dipertimbangkan secara strategis dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah tersebut.
Kepala Diskominfosandi, H. Mochammad Ikhsan, yang diwakili oleh Kabid Persandian dan Pengamanan Informasi, Saroya, menyatakan bahwa kehadiran pihaknya dalam kegiatan ini, adalah sebagai bentuk dukungan terhadap keterbukaan informasi publik, termasuk peran PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Memastikan rencana TIK terakomodasi dalam RPJMD, dan
mengintegrasikan aspek pengamanan informasi dan persandian dalam perencanaan pembangunan daerah, yang merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. (ri)