Disdik Kotim Evaluasi Layanan Pendidikan, Targetkan Kepuasan Publik Terus Naik
TINTABORNEO.COM, Sampit – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus memperkuat kualitas pelayanan publik di sektor pendidikan. Setelah berhasil meraih kategori “sangat baik” dalam Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) semester I tahun 2024 dengan nilai indeks 89,15, Disdik kini menyiapkan langkah-langkah strategis agar capaian tersebut tidak berhenti hanya pada angka.
Kepala Disdik Kotim, Muhammad Irfansyah, mengatakan hasil SKM menjadi bahan evaluasi penting bagi instansinya untuk terus berbenah. Ia menilai, meski hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat tinggi, masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan agar mutu layanan semakin optimal.
“Nilai 89,15 memang membanggakan, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa mempertahankan bahkan meningkatkannya. SKM bukan sekadar angka, tapi cermin kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kita,” ujar Irfansyah, Selasa (28/10/2025).
Ia menjelaskan, dari sembilan unsur yang dinilai dalam survei, biaya atau tarif pelayanan mendapatkan skor tertinggi karena dinilai transparan dan tidak membebani masyarakat. Namun, beberapa unsur lain seperti ketepatan waktu dan kecepatan respon masih menjadi fokus perbaikan.
“Kami ingin semua unsur pelayanan seimbang. Bukan hanya soal biaya yang transparan, tapi juga bagaimana petugas melayani dengan cepat, sopan, dan tuntas. Itu yang akan kami dorong melalui pembinaan internal,” jelasnya.
Lebih lanjut, Irfansyah menekankan pentingnya peningkatan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Disdik maupun satuan pendidikan. Ia menyebut, budaya pelayanan prima harus dibangun mulai dari aparatur hingga guru dan tenaga kependidikan.
“Pelayanan pendidikan tidak berhenti di meja dinas. Sekolah juga bagian dari wajah pelayanan publik. Jadi semua harus punya semangat yang sama untuk melayani dengan sepenuh hati,” katanya.
Untuk mempertahankan predikat “sangat baik”, Disdik Kotim berencana melakukan evaluasi berkala dan memperkuat sistem monitoring terhadap kinerja pegawai di setiap bidang. Tujuannya agar standar pelayanan publik tetap terjaga sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Kami tidak ingin puas terlalu cepat. Justru saat mendapatkan hasil bagus, saat itu pula kami harus lebih disiplin menjaga mutu. Masyarakat sudah percaya, dan tanggung jawab kami adalah mempertahankan kepercayaan itu,” tegas Irfansyah. (fi)