Danrem 102/Panju Panjung Apresiasi Program Koperasi Merah Putih
TINTABORNEO.COM, Sampit – Komandan Korem (Danrem) 102/Panju Panjung, Brigjen TNI Wimoko, mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang meluncurkan program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih Tahun Anggaran 2025. Program tersebut resmi dimulai melalui groundbreaking serentak oleh Presiden RI, Prabowo Subianto pada Kamis (17/10/2025).
Di Kalimantan Tengah, kegiatan dilaksanakan secara virtual dan terpusat di Desa Eka Bahurui, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Brigjen Wimoko menyebut, program ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat dan pemerataan kesejahteraan hingga ke pelosok desa.
“Kita bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah yang berkomitmen membangun ekonomi kerakyatan melalui Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Tujuannya untuk pemerataan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di tingkat desa dan kelurahan,” ujar Brigjen Wimoko.
Pada tahap pertama, pemerintah meresmikan 800 titik koperasi di berbagai daerah di Indonesia. Jumlah tersebut akan terus bertambah hingga mencapai sekitar 80 ribu titik di tahap-tahap berikutnya.
Untuk wilayah Kalimantan Tengah sendiri, terdapat 25 titik groundbreaking yang dilakukan secara serentak. Sementara di Kabupaten Kotawaringin Timur terdapat dua lokasi, yakni di Desa Eka Bahurui dan Kelurahan Baamang Barat.
Brigjen Wimoko menjelaskan, setiap titik pembangunan akan dilengkapi dengan gerai dan pergudangan berukuran 20×30 meter sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Fasilitas ini nantinya akan menjadi wadah bagi pelaku usaha lokal, koperasi, serta UMKM untuk mengembangkan produk dan memperluas jaringan distribusi.
“Kita berharap kehadiran koperasi Merah Putih ini bisa menjadi motor penggerak ekonomi di tingkat bawah. Masyarakat desa tidak hanya menjadi penonton, tapi juga pelaku utama dalam pembangunan ekonomi nasional,” tegasnya.
Program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Indonesia, sekaligus mempererat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan aparat TNI dalam mendukung pembangunan berkeadilan bagi seluruh rakyat. (ri)