Dana Transfer Menurun, Dewan Minta Pemerintah Pusat Beri Dukungan Fiskal
TINTABORNEO.COM, Sampit – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Juliansyah, menyoroti kondisi keuangan daerah yang semakin berat akibat menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Ia meminta agar pemerintah pusat memberikan dukungan fiskal tambahan, karena penurunan tersebut berdampak langsung terhadap kemampuan daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan.
Menurut Juliansyah, pengurangan dana transfer mencapai hampir Rp383 miliar, yang membuat kemampuan fiskal daerah sangat terbatas. Sementara itu, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai belum cukup untuk menutupi kebutuhan pembangunan yang terus meningkat.
“Yang jadi masalah kita sekarang ini adalah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat, hampir Rp383 miliar kalau tidak salah. Ini tentu sangat berpengaruh terhadap kemampuan keuangan daerah. Karena itu, kami di DPRD akan melihat kembali bagaimana kebijakan pemerintah pusat ke depan dalam menyikapi hal ini,” kata Juliansyah, Minggu (5/10/2025).
Ia menjelaskan, DPRD bersama partai politik di tingkat kabupaten dan provinsi akan segera menggelar pertemuan internal untuk membahas langkah strategis menghadapi situasi tersebut.
Hasil pembahasan nantinya akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi resmi yang akan disampaikan langsung kepada kementerian terkait di Jakarta.
“Harapan kami nanti, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, bisa menyusun masukan resmi untuk disampaikan kepada pemerintah pusat. Karena kalau kita lihat, sangat sulit bagi daerah menggali PAD dalam jumlah besar. Mustahil kita bisa mencapai target yang diharapkan tanpa dukungan pusat,” ujarnya.
Terkait penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, Juliansyah menegaskan bahwa DPRD akan tetap memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat. Fokus utama diarahkan pada sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang menjadi kebutuhan mendasar warga Kotim.
Ia menambahkan, pembahasan kebutuhan daerah juga akan melibatkan kementerian teknis agar program pembangunan daerah dapat sejalan dengan kebijakan nasional dan memperoleh dukungan anggaran yang memadai.
“Beberapa waktu lalu kami juga sudah berdiskusi dengan Pak Gubernur, Pak Agustiar Sabran, dan beliau menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pembangunan di daerah,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Juliansyah mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap Kotim, termasuk peningkatan status Komando Distrik Militer (Kodim) menjadi Komando Resort Militer (Korem). Ia menilai langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat posisi strategis Kotim di wilayah tengah Kalimantan.
Selain itu, Juliansyah juga menyinggung rencana pemekaran wilayah Kotawaringin yang menjadi aspirasi masyarakat. Ia memastikan DPRD Kotim mendukung langkah pemerintah pusat dalam mengkaji rencana tersebut secara komprehensif, seraya menegaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini tetap pada program nasional seperti pemberian makan bergizi gratis (MBG) bagi anak-anak sekolah.
“Sekarang Presiden fokus agar visi dan misinya berjalan maksimal, terutama program makan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah. Kami di daerah tentu mendukung penuh, karena program ini menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat,” pungkasnya. (ri)