Dampak Efisiensi, Anggaran Dishub Kotim Turun Rp14 Miliar, Disdik Rp114 Miliar
TINTABORNEO.COM, Sampit – Kebijakan pemerintah pusat yang menerapkan efisiensi anggaran ke daerah berdampak pada semua instansi. Seperti di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengalami penurunan anggaran cukup signifikan pada tahun 2026 mendatang. Hal ini terungkap dalam pembahasan Rancangan APBD 2026 bersama Komisi IV DPRD Kotim yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kotim, Selasa (21/10/2025).
Kepala Dishub Kotim, Raihansyah, menyampaikan bahwa anggaran tahun 2026 menurun hingga Rp14 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. “Tahun ini total belanja kami Rp31,1 miliar, sedangkan tahun depan hanya Rp16,6 miliar, itu hanya untuk gaji pegawai dan perawatan PJU, operasional saja,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dengan keterbatasan tersebut, program strategis Kotim Terang akan dibahas secara khusus karena sebagian besar anggaran terserap untuk kebutuhan rutin, begitu pula program strategis pembangunan PJU belum dianggarkan.
Pagu anggaran untuk pembayaran listrik PJU juga kurang, hanya Rp5,1 miliar, padahal kebutuhan riil mencapai Rp8 miliar sehingga hanya mampu bayar 9 bulan.
“Ada kekurangan sekitar Rp2,8 miliar. Kami berharap dukungan DPRD agar bisa ditambah, minimal menutup kekurangan pembayaran listrik tiga bulan terakhir,” terangnya.
Raihansyah juga mengungkapkan bahwa proyek PJU di Jalan Kapten Mulyono yang direncanakan senilai Rp2,6 miliar masih belum pasti terealisasi.
“Perencanaan dan gambar sudah ada, dari simpang KFC hingga simpang lingkar selatan. Namun karena keterbatasan anggaran, proyek ini masih berupa usulan. Kami berharap bisa menjadi perhatian,” jelasnya.
Dari sisi pendapatan, Dishub menargetkan Rp2,6 miliar baik di tahun 2025 maupun 2026. Sebagai pejabat baru, Raihansyah mengaku masih mempelajari potensi PAD di sektor perhubungan agar dapat dioptimalkan ke depan.
Efisiensi anggaran ini tidak hanya terjadi di Diahub, tetapi juga Dinas Pendidikan Kotim juga mengalami hal serupa.
Kepala Disdik Kotim, Muhammad Irfansyah, mengungkapkan bahwa alokasi anggaran pendidikan tahun depan hanya mencapai Rp587,4 miliar, menurun sekitar Rp114 miliar dibanding tahun 2025 yang sebesar Rp701,8 miliar.
“Penurunan paling besar berasal dari Dana Alokasi Umum Specific Grant (DAU SG) bidang pendidikan. Tahun sebelumnya masih Rp100 miliar, sekarang tinggal sekitar Rp8 miliar saja,” jelas Irfansyah.
Ia menerangkan, sebagian besar anggaran yang diterima tetap terserap untuk kebutuhan rutin. Belanja gaji dan tunjangan ASN serta PPPK memakan porsi terbesar, yakni Rp334 miliar, sementara gaji tenaga kontrak dan PPPK paruh waktu sekitar Rp12,7 miliar.
Adapun dana DAK non fisik tahun depan terdiri atas BOS/BOP sebesar Rp86,4 miliar, tunjangan profesi guru Rp125,9 miliar, tunjangan khusus guru Rp12,7 miliar, serta tambahan penghasilan guru (Tamsil) Rp183 juta. Di luar itu, ada pula belanja rutin kantor Disdik dan 17 korwil kecamatan sebesar Rp1,9 miliar, BOSDA Rp5 miliar, dan DAU SG bidang pendidikan Rp8,3 miliar.
Dari keseluruhan anggaran, 57 persen digunakan untuk gaji dan tunjangan, 38 persen untuk dana non fisik, dan sisanya 5 persen untuk kegiatan peningkatan mutu pendidikan.
Meski terbatas, Disdik tetap menyiapkan sejumlah program prioritas untuk 2026. Di antaranya, penguatan Program Wajib Belajar 13 Tahun, pengembangan minat dan bakat siswa melalui O2SN, OSN, FLS2N, dan Festival Tunas Bahasa Ibu, serta akreditasi sekolah. Tahun depan juga akan mulai diterapkan pendidikan berbasis kecerdasan buatan (AI) dan deep learning.
Selain itu, Irfansyah menyebutkan ada pula program Tes Kemampuan Akademik (TKA) bagi siswa SD dan SMP, digitalisasi sekolah, pendidikan inklusif, pencegahan perundungan dan intoleransi, hingga program Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Semua program itu, katanya, selaras dengan kebijakan nasional.Kesejahteraan pegawai tetap jadi prioritas sesuai arahan Bupati. Harapan kami, ada penyesuaian di APBD perubahan nanti,” tutupnya. (ri)
Kesejahteraan pegawai tetap jadi prioritas sesuai arahan Bupati. Harapan kami, ada penyesuaian di APBD perubahan nanti,” tutupnya. (ri)