Bupati Kotim Lantik Enam Kepala Dinas, Staf Ahli dan Asisten, Siapa Saja Mereka?
TINTABORNEO.COM, Sampit – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor merombak jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotim dengan melantik serta mengambil sumpah sejumlah pejabat, di Gedung Serbaguna Sampit, Rabu (8/10/2025).
Pelantikan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Sampit tersebut menjadi bagian dari upaya penyegaran organisasi agar kinerja pemerintahan dan pelayanan publik semakin optimal.
Halikinnor menegaskan bahwa mutasi dan rotasi jabatan merupakan langkah strategis dalam menciptakan birokrasi yang dinamis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Saya berharap seluruh pejabat yang baru dilantik dapat bekerja maksimal, menjaga integritas, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.
Perombakan tidak hanya menyentuh level kepala dinas, tetapi juga jabatan camat, lurah, kepala seksi, hingga kepala bidang di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).
Beberapa pejabat yang menduduki jabatan baru antara lain:
Johny Tangkere sebagai Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
Bima Ekawardhana sebagai Asisten Administrasi Umum Setda Kotim.
Rihel sebagai Kepala Badan Kesbangpol.
Wim R.K. Benung sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
M. Saleh sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.
Rusnah sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Rafiq Riswandi sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan.
Raihansyah sebagai Kepala Dinas Perhubungan.
Selain itu, beberapa posisi strategis juga diisi oleh pejabat pelaksana tugas (Plt), di antaranya:
Mentana Dhinar Tistama sebagai Plt Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pertanahan.
Jumberi sebagai Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
Yudi Aprianur sebagai Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
Nino Andria Y sebagai Plt Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.
Oktaf Pahlevi sebagai Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Setda Kotim.
“Perubahan besar ini diharapkan mampu memperkuat struktur birokrasi dan mempercepat pelaksanaan program prioritas daerah,” tandas Halikinnor. (ri)