Angga Dorong Pembangunan Fasilitas Multifungsi untuk Tingkatkan Ekonomi Kotim
TINTABORNEO.COM, Sampit – Gagasan pembangunan halaman multifungsi di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dinilai mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat. Fasilitas ini nantinya dapat dimanfaatkan untuk beragam kegiatan besar, mulai dari konser, pasar UMKM, hingga arena olahraga.
Anggota DPRD Kotim, Angga Aditya Nugraha, mengatakan keberadaan fasilitas tersebut sangat dibutuhkan agar kegiatan besar tidak lagi mengorbankan stadion yang sejatinya hanya diperuntukkan bagi olahraga.
“Dengan adanya halaman multifungsi, masyarakat bisa menggelar konser atau pasar UMKM tanpa merusak fasilitas olahraga di Stadion 29 November. Dari sana, roda perekonomian lokal juga bergerak,” kata Angga, Jumat (3/10/2025).
Menurutnya, banyak event berskala besar belum bisa digelar maksimal di Kotim karena keterbatasan tempat. Jika terealisasi, halaman multifungsi bisa menjadi ruang baru bagi pelaku usaha kecil maupun sektor hiburan untuk tumbuh.
“Selama ini konser dan hiburan besar terpaksa masuk ke stadion. Padahal itu berisiko merusak fasilitas olahraga. Kalau ada tempat khusus, justru bisa jadi ruang ekonomi baru bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain mendukung UMKM, fasilitas tersebut juga berpotensi memberi pemasukan tambahan bagi daerah. Apalagi jika dibangun satu kompleks dengan gedung pertemuan yang bisa disewakan untuk pernikahan maupun kegiatan organisasi.
“Gedung pertemuan itu akan menambah PAD. Jadi pemerintah daerah tidak hanya membangun untuk olahraga dan hiburan, tapi juga membuka peluang bisnis yang bermanfaat luas,” imbuhnya.
Angga menilai, keberadaan fasilitas multifungsi juga penting untuk mendukung atlet, terutama cabang olahraga balap motor, yang selama ini belum memiliki tempat latihan memadai.
“Kalau ada fasilitas khusus, event balap resmi bisa digelar lebih nyaman, dan atlet kita tidak lagi kesulitan mencari arena latihan,” katanya.
Meski demikian, ia mengakui keterbatasan anggaran daerah masih menjadi tantangan. Pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) cukup besar membuat pemerintah harus berhati-hati dalam merealisasikan pembangunan.
“Pemerintah perlu meninjau ulang rencana ini agar bisa berjalan, setidaknya tahap demi tahap, tanpa membebani keuangan daerah,” pungkasnya. (ri)