Admin Medsos OPD Dilatih Perkuat Informasi Publik
TINTABORNEO.COM, Sampit – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar sosialisasi bagi admin media sosial dan pengelola website di lingkup organisasi perangkat daerah (OPD) serta kecamatan, Selasa (28/10/2025).
Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas aparatur dalam menyebarkan informasi publik secara efektif melalui platform digital.
Puluhan aparatur sipil negara dari berbagai OPD dan kecamatan mengikuti kegiatan yang digelar di Aula Diskominfo Kotim tersebut. Mereka merupakan admin resmi yang bertanggung jawab mengelola akun media sosial dan website masing-masing instansi.
Plt Kepala Diskominfo Kotim, Jumberi, menegaskan bahwa setiap OPD wajib memiliki admin aktif untuk memastikan penyampaian informasi publik berjalan dengan baik. Menurutnya, media sosial dan website pemerintah kini menjadi kanal utama bagi masyarakat dalam mengakses informasi seputar pembangunan, pemerintahan, dan kegiatan kemasyarakatan.
“Melalui platform digital ini, pemerintah bisa menyampaikan berbagai informasi secara terbuka dan cepat kepada masyarakat. Karena itu, admin perlu memahami bagaimana mengelola konten yang informatif, menarik, dan tetap sesuai dengan kaidah komunikasi publik,” ujar Jumberi.
Kegiatan tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber, salah satunya wartawan senior LKBN Antara Kalimantan Tengah, Norjani Asheran. Dalam pemaparannya, Norjani menekankan pentingnya keaktifan pemerintah daerah dalam mengelola media sosial resmi sebagai sumber informasi yang kredibel di tengah derasnya arus informasi digital.
“Media sosial memang memberi kemudahan akses, tapi juga berpotensi menjadi saluran penyebaran informasi yang tidak benar. Karena itu, akun resmi pemerintah harus hadir sebagai rujukan utama untuk meluruskan informasi di masyarakat,” kata Norjani.
Melalui pelatihan ini, diharapkan para admin dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola konten yang tidak hanya informatif tetapi juga kreatif dan menarik. Dengan begitu, media sosial serta website resmi pemerintah dapat menjadi sarana strategis dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di Kotim. (ri)