Warga Desa Camba Kecewa, Pokir DPRD Dinilai Tak Menyentuh Desa Mereka
TINTABORNEO.COM, Sampit – Kekecewaan mendalam dirasakan warga Desa Camba, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Mereka menilai program aspirasi atau pokok pikiran (pokir) DPRD Kotim belum pernah benar-benar menyentuh wilayah mereka, khususnya dari salah satu anggota DPRD dapil IV, Mariani.
Padahal, masyarakat berharap pokir yang disalurkan melalui kegiatan reses mampu menjawab kebutuhan dasar mereka, terutama pembangunan infrastruktur desa.
“Selama ini kami jarang sekali merasakan manfaat dari pokir DPRD. Harusnya aspirasi masyarakat desa juga diwujudkan, bukan hanya terfokus di wilayah kota,” ujar tokoh masyarakat Desa Camba, Donny Damara, Senin (1/9/2025).
Menurut Donny, kondisi jalan utama di Desa Camba kini banyak mengalami kerusakan. Ironisnya, pembangunan pokir justru diarahkan ke desa tetangga, Desa Kandan, yang kondisi jalannya masih cukup baik. Di desa tersebut, sejumlah proyek mulai dari peningkatan jalan hingga pembangunan siring sudah digarap melalui pokir.
“Pokir sangat penting bagi kami. Bukan hanya soal jalan, tapi juga drainase hingga sarana air bersih. Kalau distribusinya tidak merata, desa akan terus tertinggal,” tegasnya.
Lebih jauh, Donny juga menyinggung pernyataan Mariani yang disebut menyatakan Desa Camba tidak akan mendapat alokasi pokir karena dirinya tidak memperoleh suara signifikan di desa tersebut pada pemilihan legislatif lalu.
“Beliau sempat menyampaikan kalau Desa Camba tidak akan diberi pokir pembangunan, karena kalah suara di sini. Bagi kami, ucapan itu sangat tidak pantas,” ungkap Donny.
Ia menilai pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan keresahan sekaligus memperlebar jarak antara wakil rakyat dengan masyarakat.
“Sebagai dewan, seharusnya memberi contoh yang menyejukkan, bukan justru membuat masyarakat merasa ditinggalkan,” tambahnya.
Donny menyebut pemerintah desa sebenarnya sudah berupaya mengusulkan prioritas pembangunan melalui mekanisme Musrenbang. Namun, hingga kini hasilnya belum kunjung terakomodasi dalam pokir.
“Kami hanya ingin pemerataan. Jangan sampai kami di desa ini hanya jadi penonton, sementara desa lain bisa menikmati hasil pembangunan,” tandasnya.
Sementara itu, anggota DPRD Kotim, Mariani, saat dikonfirmasi menegaskan bahwa pokir akan tetap direalisasikan berdasarkan hasil reses dan mengacu pada skala prioritas pembangunan daerah.
“Pokir bukan sekadar janji, tapi harus selaras dengan program prioritas pemerintah daerah. Kami ingin apa yang diusulkan tepat sasaran dan benar-benar dirasakan masyarakat. Mungkin pelaksanaannya bergantian,” kata Mariani. (ri)