Wabup Kotim Temui Demonstran Tolak KSO Agrinas, Janjikan Langkah Gubernur Ke Jakarta
TINTABORNEO.COM, Sampit – Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Koperasi Masyarakat Kota Bersatu menggelar unjuk rasa dalam rangka menolak pengelolaan lahan sawit sitaan Satgas PKH oleh PT Agrinas dan Kerja Sama Operasi (KSO) pihak luar di Kotim, di Depan Kantor Bupati Kotim, Jalan Jendral Sudirman, Rabu (24/9/2025).
“Kami menilai kebijakan yang dilakukan oleh PT Agrinas itu tidak mencerminkan perlindungan terhadap masyarakat lokal, melainkan bentuk perampasan hak,” ucap Penanggung jawab aksi, Ricko Kristolelu.
Sementara itu, Wakil Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Irawati turun langsung menemui massa aksi. Mereka duduk bersama di atas aspal, Irawati mendengarkan aspirasi warga sekaligus menyampaikan sikap pemerintah daerah.
Irawati menegaskan seluruh aspirasi masyarakat tidak akan berhenti di tingkat kabupaten. Ia memastikan pesan warga akan diteruskan kepada Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) maupun Kejaksaan Tinggi.
“Apa yang menjadi aspirasi warga, akan kami sampaikan. Hal ini bukan hanya didengar di sini, tetapi juga dibawa ke tingkatan lebih tinggi,” ucapnya.
Disebutkannya, persoalan KSO dengan pihak luar maupun penolakan terhadap PT Agrinas sudah lebih dulu dibahas saat pertemuan Gubernur Kalteng bersama para bupati.
“Apa yang kita suarakan hari ini, sebenarnya sudah kita perjuangkan sejak sebelumnya,” lanjutnya.
Menurut Irawati, Gubernur Kalteng telah menginstruksikan camat agar memetakan lahan-lahan masyarakat, baik yang murni milik warga maupun yang bermitra dengan perusahaan. Hasil pemetaan akan dilaporkan kepada bupati sebagai bahan perjuangan di tingkat pusat.
Ia juga menyampaikan informasi terbaru bahwa Gubernur bersama seluruh bupati se-Kalteng dijadwalkan pekan depan bertolak ke Jakarta untuk membahas langsung persoalan ini dengan pihak PT Agrinas.
“Jadi, baik Gubernur maupun Bupati, keduanya sedang memperjuangkan apa yang menjadi keinginan kita bersama,” terangnya.
Irawati berharap pertemuan tersebut membuahkan keputusan yang berpihak pada masyarakat.
“Mudah-mudahan keputusan yang keluar nanti benar-benar menguntungkan kita semua, terutama masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari lahan tersebut,” tutupnya. (ri)