Ratusan Aparatur Desa Ikuti Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Desa se-Kotim

<p>Pembukaan kegiatan bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Desa se-Kotim, di Aula Citra Fried Chicken Jalan HM Arsyad, Rabu (24/9/2025). (Foto: Apri)</p>
Pembukaan kegiatan bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Desa se-Kotim, di Aula Citra Fried Chicken Jalan HM Arsyad, Rabu (24/9/2025). (Foto: Apri)
Bagikan

TINTABORNEO.COM, Sampit – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) menggelar bimbingan teknis (Bimtek) pengadaan barang dan jasa desa berbasis digital dengan aplikasi Si Pebeje, di Aula Citra Fried Chicken Jalan HM Arsyad. 

Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, Rabu (24/9/2025), dan diikuti sekitar 340 peserta dari kepala desa hingga perangkat desa se-Kotim.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kotim, Yephi Hartady Ferianto, menjelaskan Bimtek ini menjadi momentum penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan dan akuntabel. “Digitalisasi melalui Si Pebeje membuat proses lebih praktis, berkualitas, dan siap menjadi contoh bagi daerah lain,” ungkapnya.

Materi utama dalam Bimtek ini meliputi arah kebijakan PBJ desa pasca terbitnya Perpres Nomor 46 Tahun 2025, digitalisasi PBJ desa dengan aplikasi Si Pebeje, serta pengenalan BPJS Ketenagakerjaan untuk mendukung pembangunan desa. 

Sejak diperkenalkan tahun 2023 dan dipakai pada 2024, Si Pebeje telah membawa dampak besar, termasuk penghargaan tingkat nasional dan capaian UKPBJ Kotim pada level paripurna.

Wakil Bupati Kotim, Irawati, yang membuka kegiatan tersebut mengapresiasi langkah digitalisasi ini. Menurutnya, kehadiran Si Pebeje bukan hanya inovasi daerah, tetapi juga langkah maju yang bahkan belum dimiliki secara utuh oleh pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa penerapan aplikasi ini wajib digunakan seluruh desa pada 2026 mendatang.

“Bimtek ini sangat penting agar aparatur desa memahami regulasi dan prosedur PBJ dengan benar. Digitalisasi PBJ desa juga harus diarahkan untuk mendukung UMKM lokal agar dapat bertransaksi secara digital. Bahkan saya berharap segera terwujud lokapasar atau marketplace khusus desa se-Kotim,” katanya. 

Ke depan, inovasi ini tidak hanya diadopsi di Kotim. Tercatat empat daerah dari luar Kalteng, yaitu Kota Ambon, Kabupaten Poso, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Bintan, sudah menyatakan minat untuk mereplikasi Si Pebeje. 

“Hal ini menunjukkan bahwa inovasi Kotim berpotensi menjadi role model nasional dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa desa,” tandasnya. (ri)