Nikkon Bhastari, Guru SMA di Bagendang Terpilih Jadi Kepala Sekolah Rakyat
TINTABORNEO.COM, Sampit – Dunia pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kembali mencatat prestasi membanggakan. Seorang guru SMA Negeri di Mentaya Hilir Utara (Bagendang), Nikkon Bhastari, terpilih menjadi Kepala Sekolah Rakyat setelah lolos seleksi yang digelar Kementerian Sosial (Kemensos) secara serentak di seluruh Indonesia.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kotim, Muhammad Irfansyah, membenarkan hal tersebut. Menurutnya, ada tiga orang guru dari Kotim yang mengikuti seleksi, yakni guru SMA, SMP, dan SD. Dari hasil seleksi, akhirnya Nikkon Bhastari yang dipercaya memimpin Sekolah Rakyat.
“Pak Nikkon Bhastari, guru SMA Negeri di Mentaya Hilir Utara (Bagendang), berhasil terpilih sebagai kepala Sekolah Rakyat. Untuk penempatannya masih menunggu keputusan dari Kemensos. Namun, prioritas tetap akan diberikan kepada putra daerah,” kata Irfansyah, Senin (8/9/2025).
Ia menjelaskan, calon kepala sekolah telah mengikuti retret dan pembekalan di Kemensos pada bulan Agustus lalu. Meski demikian, surat keputusan (SK) definitif penugasan belum diserahkan.
“Informasinya hanya ada satu kepala sekolah untuk Sekolah Rakyat, baik tingkat SD maupun SMA. Manajemen dan sistem pembelajarannya juga menggunakan kurikulum plus, yang nantinya akan menyesuaikan dengan kondisi sekolah,” tambahnya.
Menurut Irfansyah, pembukaan Sekolah Rakyat tidak harus menunggu tahun ajaran baru. Jika fasilitas bangunan sudah siap, kegiatan belajar bisa saja dimulai pada Oktober atau November mendatang.
Ia juga menegaskan, syarat menjadi kepala sekolah adalah guru berstatus PNS, baik dari sekolah negeri maupun swasta. Sementara itu, untuk guru-guru pengajar, peluang lebih terbuka termasuk bagi tenaga honorer yang nantinya berkesempatan diangkat menjadi PPPK.
“Kalau kepala sekolah wajib PNS. Namun guru yang mengajar bisa non-PNS. Bahkan ada peluang bagi honorer yang sudah lama mengabdi untuk mendapatkan status PPPK,” jelasnya.
Adapun calon siswa Sekolah Rakyat sudah ditentukan oleh Kemensos. Saat ini Dinas Pendidikan Kotim masih menunggu SK resmi agar sekolah tersebut bisa segera dilaunching.
“Kami berharap keberadaan Sekolah Rakyat ini bisa membuka akses pendidikan yang lebih luas dan merata, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan,” pungkas Irfansyah. (ri)