Keluhan Pedagang PPM Belum Terjawab, DPRD dan Pemkab Diminta Turun Tangan
TINTABORNEO.COM, Sampit – Sejumlah persoalan yang membelit pedagang Pasar Pusat Perbelanjaan Mentaya (PPM) Sampit hingga kini belum juga mendapatkan kepastian dari pemerintah daerah maupun DPRD Kotawaringin Timur (Kotim). Padahal, beberapa kesepakatan sudah dihasilkan dalam rapat pada 2024 lalu.
Pengurus PPM, Tajudin Noor, menyebut ada tujuh poin kesepakatan yang dibuat dalam pertemuan tersebut. Salah satunya mengenai rencana penyerahan pengelolaan WC pasar kepada pengurus, yang dianggap bisa membantu menambah pendapatan organisasi.
“Kesepakatan itu sudah ditandatangani Ketua DPRD. Tetapi sampai sekarang kami tidak pernah menerima keputusan resmi. Kami menunggu agar pemerintah segera menindaklanjuti,” ujarnya, Rabu (3/9/2025).
Ia juga mengeluhkan kondisi pasar yang semakin sepi, sehingga pedagang kesulitan memenuhi kewajiban iuran. Padahal, sebelumnya Bupati Kotim pernah menyampaikan bahwa iuran tidak akan dipungut jika dagangan sedang sepi.
“Janji itu sampai sekarang belum terlaksana. Pedagang tetap diminta membayar iuran, sementara penjualan makin menurun,” kata Tajudin.
Selain itu, penyelesaian sertifikat hak pakai toko juga masih menjadi sorotan. Menurutnya, ada pedagang yang sudah menerima sertifikat, namun sebagian besar masih menunggu hampir setahun lamanya.
“Setiap sertifikat biayanya Rp1 juta. Kalau dikalikan ratusan toko, jumlahnya besar. Karena itu pedagang wajar menuntut kejelasan,” tegasnya.
Wakil Bupati Kotim, Irawati menyampaikan, semua aspirasi pedagang akan dibawa ke Bupati untuk ditindaklanjuti. Ia menegaskan bahwa penyelesaian sertifikat hak pakai toko menjadi salah satu prioritas yang akan didorong.
“Untuk sertifikat yang belum selesai, saya sudah minta dinas terkait segera menanganinya,” ucap Irawati.
Ia menambahkan, kondisi keuangan daerah yang terbatas membuat beberapa rencana pembangunan, termasuk usulan pedagang, belum bisa direalisasikan. Efisiensi anggaran masih akan berlanjut hingga 2025.
“Meski anggaran terbatas, kami tetap berupaya agar masyarakat bisa merasakan hasil pembangunan. Karena itu saya mengajak seluruh warga menjaga persatuan dan kondusifitas daerah. Kalau Kotim aman, aktivitas ekonomi, termasuk pedagang, akan ikut lancar,” tuturnya. (ri)