DPRD Kotim Kompak Dukung Tiga Raperda, Enam Fraksi Beri Catatan
TINTABORNEO.COM, Sampit – Rapat Paripurna DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) diwarnai penyampaian pandangan umum enam fraksi terhadap tiga Raperda yang diajukan Pemkab Kotim, pada Senin (8/9/2025).
Ketiganya adalah Raperda RAPBD 2026, Raperda Pencegahan dan Penghentian Konflik Sosial, serta Raperda Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
Seluruh fraksi menyatakan menerima raperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut. Namun, mereka juga memberi catatan kritis agar regulasi dan anggaran benar-benar berpihak pada rakyat.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui juru bicaranya Marudin menegaskan pentingnya transparansi dan efisiensi anggaran.
“RAPBD 2026 harus disusun dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kami juga mendorong adanya tambahan alokasi belanja tidak terduga sebesar 5–10 persen untuk antisipasi bencana,” ujarnya.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) lewat Muhammad Ridho meminta pemerintah memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat.
“Fokus utama RAPBD harus pada infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan. Jangan sampai kebutuhan pokok masyarakat terabaikan,” tegasnya.
Fraksi Gerindra yang dibacakan Akhyannoor menekankan efisiensi dan pengawasan ketat.
“Kami mendorong agar anggaran digunakan seefektif mungkin, diawasi dengan ketat, dan benar-benar menyentuh layanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.
Sementara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan melalui Seto Hadi menyoroti keberpihakan anggaran kepada masyarakat kecil.
“RAPBD harus berpihak pada rakyat kecil, menciptakan lapangan kerja, serta memastikan akses pendidikan dan kesehatan yang merata,” ucapnya.
Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) lewat Abdul Kadir menyoroti proyeksi pendapatan daerah yang berisiko.
“Proyeksi pendapatan Rp1,818 triliun cukup berisiko karena realisasi PAD masih rendah. Pemerintah harus memperkuat strategi peningkatan PAD melalui digitalisasi, hilirisasi komoditas, dan kerja sama investasi,” jelasnya.
Sedangkan Fraksi PKS–NasDem yang dibacakan Ariyandi menekankan pentingnya keadilan anggaran.
“Kami minta pemerataan pembangunan hingga pelosok desa. Anggaran juga harus memberi ruang lebih besar untuk pengembangan sumber daya manusia, terutama generasi muda dan program pemberdayaan pemuda,” paparnya.
Enam fraksi DPRD Kotim sepakat menerima ketiga raperda untuk dibahas lebih lanjut. Mereka menegaskan agar regulasi dan anggaran yang disusun benar-benar realistis, kredibel, dan berpihak pada rakyat, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketahanan sosial, serta penguatan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM. (ri)