Rumor Rotasi Pejabat Kotim Menguat, Dewan Minta Evaluasi Berdasarkan Kompetensi

|
<p>Anggota Komisi I DPRD Kotim, Muhammad Abadi. (Foto: Ist) </p>

Anggota Komisi I DPRD Kotim, Muhammad Abadi. (Foto: Ist) 


TINTABORNEO.COM, Sampit – Isu rotasi dan pelantikan pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kembali mencuat. Rumor ini menguat seiring masih banyaknya jabatan strategis yang diisi oleh pelaksana tugas (Plt) serta sorotan terhadap kinerja sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai belum optimal.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPRD Kotim, Muhammad Abadi, mendorong agar kepala daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajarannya. Ia menilai, sejumlah OPD belum menunjukkan kinerja maksimal dalam mendukung program pembangunan daerah.

“Kalaupun mau mengganti kepala OPD atau mengangkat yang baru, hendaknya memilih orang yang sesuai dengan kompetensi dan memiliki komitmen untuk memaksimalkan kinerjanya,” ujar Abadi, Jumat (1/8/2025).

Ia juga mengingatkan agar Bupati tidak terjebak pada loyalitas semu, di mana pejabat hanya berusaha menyenangkan pimpinan namun lemah dalam pelaksanaan tugas.

“Akselerasi pembangunan sejatinya berada di tangan masing-masing kepala OPD. Bupati hanya sebagai operator. Jika kepala OPD dan perangkatnya lemah, maka program pembangunan pun akan stagnan,” tegasnya.

Diketahui, rumor rotasi jabatan tersebut diperkirakan akan ditindaklanjuti usai Bupati Kotim, Halikinnor, kembali dari ibadah umrah. Sejumlah jabatan eselon II yang masih dijabat Plt antara lain Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Direktur RSUD dr. Murjani, Kepala Badan Kesbangpol, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Kominfo, Kepala DP3AP2KB, serta Camat Teluk Sampit.

Abadi menekankan pentingnya penerapan sistem meritokrasi dalam setiap pengangkatan pejabat. Menurutnya, jabatan bukanlah hadiah politik, tetapi amanah yang harus diberikan kepada sosok yang tepat.

“Jangan sampai karier seseorang mandek hanya karena sistem meritokrasi tidak berjalan. Tapi kami yakin, Bupati Kotim sebagai mantan ASN tentu paham betul suka duka menjadi abdi negara,” pungkasnya. (ri)