Infrastruktur Desa Bapinang Hilir Laut Memprihatinkan, Pustu Rusak Parah dan Jalan Tak Layak
TINTABORNEO.COM, Sampit – Kondisi infrastruktur di Desa Bapinang Hilir Laut, Kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), dinilai masih jauh dari layak. Fasilitas kesehatan dan akses jalan desa menjadi persoalan mendesak yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah maupun provinsi.
Kepala Desa Bapinang Hilir Laut, Kadriansyah, mengungkapkan Puskesmas Pembantu (Pustu) di desanya telah berdiri lebih dari 34 tahun tanpa pernah direhabilitasi total. Bangunan yang mengalami kerusakan di atas 70 persen itu kini tak lagi layak digunakan dan berisiko membahayakan petugas maupun pasien.
“Kami sudah sering mengajukan perbaikan melalui musrenbang kecamatan, tapi jawabannya selalu anggaran belum tersedia. Kami diarahkan mengusulkan melalui pokok pikiran (pokir) anggota DPRD,” ujarnya, Jumat (15/8/2025).
Ia menyebut, pihaknya telah menyerahkan proposal perbaikan kepada salah satu anggota DPRD Dapil III dan dijanjikan akan diupayakan masuk pada program tahun 2026. Bahkan, surat hibah tanah Pustu telah diserahkan untuk memudahkan proses verifikasi.
Selain fasilitas kesehatan, infrastruktur jalan desa juga menjadi perhatian utama. Kadriansyah mengatakan akses jalan yang baik sangat vital bagi aktivitas warga. Saat pertama menjabat, ia langsung membangun jalan menggunakan dana bagi hasil desa dari pajak provinsi maupun kabupaten. Namun, keterbatasan anggaran membuat perbaikan tak optimal.
Tahun lalu, Jalan Mentaya Seberang sepanjang 125 kilometer yang melintasi 23 desa di tiga kecamatan sudah dihibahkan ke Pemerintah Provinsi. Harapannya, jalan tersebut dapat diperbaiki tahun ini atau paling lambat tahun depan.
“Sekarang untuk ke kabupaten kami harus menyeberang feri di Sei Ijum. Ongkosnya Rp15 ribu sekali jalan, pulang-pergi jadi Rp30 ribu. Ini menambah beban biaya masyarakat,” katanya.
Selain perlu perhatian di bidang infrastruktur, Desa Bapinang Hilir Laut juga menghadapi potensi krisis air bersih di musim kemarau panjang. Saat ini, kebutuhan air masih terpenuhi berkat hujan beberapa waktu lalu, tetapi pasokan sangat bergantung pada cuaca.
“Kalau lebih dari sebulan tidak hujan, kami terpaksa meminta bantuan air bersih dari BPBD,” ujarnya.
Kadriansyah mengingat kekeringan terparah pernah terjadi pada 2019 saat awal ia menjabat, ketika sumur-sumur warga mengering dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla) marak terjadi.
“Alhamdulillah baru-baru ini pihak PDAM sudah melakukan pendataan dan survei di seluruh desa di Kecamatan Pulau Hanaut, namun infonya hanya beberapa desa yang akan diprioritaskan pemasangan jaringan,” tambahnya.
Sebagai langkah antisipasi, Kadriansyah mengusulkan agar pemerintah menyiapkan sumur bor serta mempertimbangkan teknologi penyuling air asin menjadi air tawar.
“Air di sini kalau kemarau terasa asin. Kalau hanya mengandalkan bantuan BPBD sulit, karena akses kemari harus menyeberang feri dan melewati jalan rusak,” pungkasnya. (ri)