Inflasi Juli 2025 di Sampit Capai 2,46 Persen, BPS: Kenaikan Harga Terjadi di Hampir Semua Sektor
Data inflasi year-on-year di Kota Sampit dari BPS Kotim pada Juli 2025. (Foto: Ist)
TINTABORNEO.COM, Sampit – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kotawaringin Timur mencatat terjadinya inflasi year-on-year (y-on-y) di Kota Sampit sebesar 2,46 persen pada Juli 2025. Kepala BPS Kotim, Eddy Surahman, menyampaikan bahwa angka tersebut tercermin dari Indeks Harga Konsumen (IHK) yang mencapai 107,80.
“Inflasi ini dipicu oleh naiknya harga pada sebagian besar kelompok pengeluaran masyarakat, terutama sektor makanan, minuman, pendidikan, hingga jasa perawatan pribadi,” ungkap Eddy Surahman, Minggu (3/8/2025).
Menurutnya, dari 11 kelompok pengeluaran, 10 di antaranya mengalami kenaikan indeks. Kelompok yang paling tinggi menyumbang inflasi adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,48 persen, kelompok pendidikan (5,83 persen), kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran (5,43 persen), rekreasi, olahraga, dan budaya (3,06 persen), dan kelompok makanan, minuman, dan tembakau (2,88 persen).
Sementara kelompok pengeluaran lain yang juga mengalami kenaikan, meskipun lebih moderat, antara lain pakaian dan alas kaki sebesar 1,18% persen, kesehatan (1,82 persen), peralatan rumah tangga (0,39 persen), transportasi (0,35 persen), dan perumahan serta energi rumah tangga (0,15 persen).
“Namun, ada satu kelompok yang justru mengalami deflasi, yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, dengan penurunan sebesar 0,08 persen,” tambah Eddy.
Selain itu, BPS juga mencatat tingkat inflasi month-to-month (m-to-m) Juli 2025 sebesar 0,54 persen, sedangkan inflasi year-to-date (y-to-d) Sampit mencapai 1,84 persen.
Eddy menegaskan bahwa meskipun inflasi masih dalam kategori terkendali, pemerintah dan pelaku usaha tetap perlu mewaspadai fluktuasi harga terutama pada sektor-sektor yang menyangkut kebutuhan pokok dan layanan dasar masyarakat.
“Kami terus memantau pergerakan harga secara berkala dan mendorong sinergi semua pihak untuk menjaga stabilitas harga di daerah,” pungkasnya. (ri)