Wabup Kotim Ikuti Rapat Nasional Penanganan Karhutla
TINTABORNEO.COM, Sampit – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengikuti Rapat Monitoring Situasi Terkini Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2025 yang digelar secara virtual, Senin (28/7/2025). Rapat nasional tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Raja Juli Antoni dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto.
Dari pihak Kabupaten Kotim, rapat diikuti oleh Wakil Bupati Kotim Irawati didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Masri serta jajaran terkait lainnya, dari Ruang Rapat Gedung B Sekretariat Daerah Kotim.
Rapat ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam menghadapi puncak musim kemarau yang diprediksi terjadi pada Agustus 2025 dan berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, khususnya di wilayah-wilayah rawan termasuk Kalimantan Tengah.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam arahannya meminta para kepala daerah agar meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat sistem komando penanganan Karhutla. Ia juga menginstruksikan pelaporan kondisi terkini titik-titik panas (hotspot), kesiapan personel, serta efektivitas koordinasi lintas sektor.
“Melihat kondisi cuaca ekstrem dan potensi kekeringan yang mulai terjadi, perlu peningkatan kesiapsiagaan di semua lini, dari pusat hingga daerah,” tegas Suharyanto.
Dalam rapat tersebut, Kalimantan Tengah termasuk salah satu provinsi yang diusulkan untuk menetapkan status siaga darurat Karhutla. Rencana rapat koordinasi lanjutan akan dilaksanakan Kamis pekan ini untuk penetapan resmi status siaga tersebut.
Wakil Bupati Kotim Irawati menyatakan bahwa pihaknya telah mengambil berbagai langkah antisipatif. “Kami terus memperkuat koordinasi dengan TNI, Polri, BPBD, serta unsur terkait lainnya. Patroli rutin sudah dilakukan, termasuk penyuluhan kepada masyarakat, serta menyiapkan peralatan dan personel untuk respon cepat,” ungkap Irawati.
Ia menegaskan bahwa pencegahan Karhutla tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah. Dibutuhkan kerja sama semua pihak termasuk masyarakat dan pelaku usaha.
“Peran aktif masyarakat sangat penting. Pencegahan Karhutla harus menjadi gerakan bersama untuk menjaga kelestarian lingkungan Kotim,” tambahnya.
Rapat daring tersebut diikuti oleh seluruh kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia, Danrem, Kapolda, Dandim, Kapolres, perwakilan BMKG, BPBD, Manggala Agni, dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). (dk)