Sekolah Rakyat Kekurangan Murid SD, Pemkab Kotim Lakukan Pendekatan ke Orang Tua

Rabu, 16 Juli 2025 |

Oleh Redaksi

---

TINTABORNEO.COM, Sampit – Program Sekolah Rakyat yang digagas Kementerian Sosial (Kemensos) mulai berjalan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Namun, pelaksanaan program ini menghadapi tantangan, terutama pada jenjang sekolah dasar (SD) yang kekurangan peserta didik.

Wakil Bupati Kotim, Irawati, mengungkapkan ketimpangan jumlah siswa antara jenjang SD dan SMA. Saat ini, kuota untuk SMA bahkan sudah melebihi target, sementara jenjang SD justru belum mencukupi jumlah minimal peserta.

“Untuk SMA, kita sudah mendapatkan 55 anak, bahkan melebihi target. Tapi karena kebijakan terbaru dari Kemensos yang mewajibkan ada jenjang SD, kita hanya bisa memenuhi 13 anak, padahal minimal harus 25 anak untuk satu rombel,” ujar Irawati, Rabu (16/7/2025).

Menurut Irawati, kendala utama bukan pada anak-anak, melainkan pada orang tua yang masih ragu terhadap konsep Sekolah Rakyat. Sebagian besar dari mereka belum sepenuhnya memahami manfaat program ini.

“Ada orang tua yang takut anaknya ditinggal, atau menganggap sekolah ini hanya untuk rakyat miskin. Padahal semua kebutuhan anak ditanggung, termasuk makan dan kebutuhan sehari-hari,” jelasnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkab Kotim akan terus melakukan pendekatan langsung kepada para orang tua, khususnya di Kecamatan Baamang, agar mereka mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai program ini.

“Kami akan panggil lagi calon siswa yang sudah kami data. Saya sendiri sempat temui anak yatim piatu yang tinggal dengan acil-nya, tapi belum mau karena acil-nya kasihan. Padahal ini program baik,” tuturnya.

Dari hasil komunikasi terakhir dengan Sekretaris Ujian Kemensos, lanjut Irawati, program tetap dilanjutkan meski jumlah siswa SD belum memenuhi kuota. Pihak Kemensos juga sedang menyiapkan tenaga pengajar yang akan ditempatkan di Kotim.

“Dari Kemensos tadi menyampaikan tetap berproses, karena mereka juga masih mempersiapkan tenaga pengajar. Pelaksanaan tetap tahun ini, hanya saja menyesuaikan regulasi pusat dan kesiapan guru-gurunya,” ujarnya.

Irawati juga menekankan perlunya pendamping khusus bagi siswa SD yang masih kecil, sebagaimana permintaan dari Kemensos. Ia mengusulkan agar wali asuh atau baby sister berasal dari daerah setempat.

“Kami usulkan agar wali asuhnya dari Kotim sendiri, agar lebih memahami karakter anak-anak di sini. Kalau dari luar daerah, kami khawatir tidak mengenali lingkungan dan kepribadian anak-anak kita,” tegasnya.

Pemerintah daerah saat ini masih menunggu koordinasi lanjutan dari Kemensos, termasuk jadwal resmi pelaksanaan, penempatan guru, dan pembenahan fasilitas pendukung Sekolah Rakyat.

“Yang pasti tahun ini dimulai. Kita tunggu saja, kemarin kami diberi batas terakhir menyetor nama-nama anak SD, tapi tadi kembali diminta lanjutkan prosesnya sambil menunggu komunikasi lanjutan,” pungkasnya. (ri)