Pulau Hanaut Dinilai Belum Siap Jadi Lokasi Transmigrasi
Anggota DPRD Kotim, Wahito Fajriannor. (Foto: Apri)
TINTABORNEO.COM, Sampit – Program transmigrasi yang dirancang Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) dinilai belum sepenuhnya memperhatikan kesiapan wilayah sasaran. Salah satu lokasi yang disiapkan, yakni Kecamatan Pulau Hanaut, masih menghadapi berbagai persoalan mendasar.
Anggota DPRD Kotim dari daerah pemilihan (dapil) III, Wahito Fajriannor, menyampaikan kondisi Pulau Hanaut masih jauh tertinggal dan belum mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Ia menyoroti buruknya infrastruktur, krisis air bersih, serta fasilitas ibadah yang tak layak.
”Pulau Hanaut bukan daerah baru, tapi kondisinya masih seperti daerah terisolasi. Jembatan rusak, air bersih sulit, tempat ibadah pun tak layak. Ini harusnya jadi perhatian khusus,” kata Wahito, Minggu (20/7/2025).
Dari laporan masyarakat dan hasil kunjungannya, lebih dari 80 persen jembatan penghubung antardesa mengalami kerusakan parah. Bahkan, sebagian besar hanya bisa dilintasi pejalan kaki dan kendaraan roda dua dengan penuh risiko.
”Mobilitas warga terganggu, distribusi barang tersendat. Tapi, yang paling miris, anak-anak sekolah harus melintasi jembatan lapuk setiap hari. Ini bukan soal kenyamanan, tapi soal keselamatan,” tegas Wahito.
Selain infrastruktur, persoalan air bersih juga menjadi masalah utama. Hingga kini, layanan PDAM belum menjangkau wilayah tersebut. Warga terpaksa mengandalkan air hujan, sumur dangkal, atau membeli air galon dari kecamatan terdekat.
Menurutnya, rumah-rumah ibadah di Pulau Hanaut juga memprihatinkan. Banyak masjid dan musala tidak memiliki fasilitas yang layak dan terkesan terbengkalai.
”Bayangkan, rumah ibadah yang harusnya bersih dan nyaman, justru rusak dan minim fasilitas. Ini menyangkut martabat umat,” ujarnya.
Ia menegaskan akan terus menyuarakan permasalahan tersebut dalam forum-forum resmi DPRD dan meminta Pemkab Kotim segera mengambil langkah konkret.
”Warga Pulau Hanaut tidak menuntut kemewahan, mereka hanya ingin hak dasar mereka dipenuhi. Kami dari Dapil III tidak akan tinggal diam,” pungkasnya. (ri)