Pemkab Kotim Libatkan Koperasi untuk Perkuat Distribusi LPG di Enam Kecamatan
Plt Asisten II Setda Kotim, Rody Kamislam. (Dok: Apri)
TINTABORNEO.COM, Sampit – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) berencana melibatkan koperasi dalam memperkuat distribusi gas elpiji (LPG) 3 kilogram di enam kecamatan yang hingga kini belum masuk dalam program konversi dari minyak tanah.
Salah satu koperasi yang disiapkan sebagai mitra distribusi adalah Koperasi Merah Putih. Koperasi ini dinilai siap menjadi pangkalan resmi untuk mendukung ketersediaan LPG dengan harga terjangkau bagi masyarakat.
“Kami akan mengusulkan agar Koperasi Merah Putih bisa menjadi pangkalan resmi dari agen, sehingga harga jual gas bisa mendekati Harga Eceran Tertinggi (HET) dan tidak memberatkan masyarakat,” kata Plt Asisten II Setda Kotim, Rody Kamislam, Kamis (31/7/2025).
Ia menjelaskan, kerja sama dengan koperasi dinilai sebagai solusi strategis dalam mengatasi persoalan distribusi dan disparitas harga LPG, terutama di wilayah yang belum terjangkau program konversi resmi dari pemerintah pusat.
Enam kecamatan yang belum masuk program konversi yakni Kecamatan Kota Besi, Telawang, Mentaya Hulu, Bukit Santuai, Telaga Antang, dan Antang Kalang. Meski belum resmi dikonversi, masyarakat di wilayah tersebut telah menggunakan LPG 3 kg secara mandiri dengan mengambil pasokan dari kecamatan tetangga.
“Selama ini masyarakat harus membeli gas dari wilayah yang sudah konversi. Padahal sebagian besar rumah tangga di sana sudah menggunakan LPG 3 kilogram, meskipun belum mendapat dukungan distribusi resmi,” ujar Rody.
Ia menambahkan, kesadaran masyarakat terhadap penggunaan LPG kini jauh lebih baik dibandingkan masa awal program, yang sempat ditolak karena kekhawatiran akan keamanan tabung.
“Dulu masyarakat menolak karena takut tabung meledak. Sekarang justru rebutan tabung karena kesadaran dan kepercayaan terhadap keamanannya sudah tumbuh,” jelasnya.
Melalui kolaborasi dengan koperasi, Pemkab Kotim berharap distribusi LPG dapat menjangkau seluruh desa dengan konsep one village, one outlet, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata dan stabil. (ri)