Kompak! 11 Gubernur Akan Temui Presiden Prabowo Minta Jatah DBH Lebih Adil
Wakil Gubernur, Edy Pratowo, saat mengikuti rakor derah penghasil SDA di Kalimantan Timur. (Foto : Ist)
TINTABORNEO.COM, Palangka Raya – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk memperjuangkan keadilan bagi daerah penghasil sumber daya alam, khususnya terkait Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) serta sektor 3P Pertambangan, Kehutanan, dan Perkebunan. Hal itu ia sampaikan saat penutup usai sesi diskusi dan tanya jawab giat olahraga sore bersama Gubernur, sabtu (12/7/2025).
“Saya mewakili Pak Gubernur menghadiri rapat koordinasi di Kaltim, bersama para gubernur dari 12 provinsi penghasil SDA,” ujar Edy. Dalam pertemuan itu, para gubernur bersepakat untuk mendorong pemerintah pusat, khususnya Presiden RI, agar memperhatikan kontribusi yang lebih adil bagi daerah penghasil dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor tersebut.
Menurut Edy, selama ini PNBP yang diterima pemerintah pusat dari sektor minerba dan 3P mencapai angka ratusan triliun rupiah. Namun, dana bagi hasil yang dikembalikan ke daerah penghasil justru sangat kecil dan tidak sebanding dengan kontribusi daerah.
“Selama ini penerimaan negara bukan pajak dari sektor 3P itu jumlahnya sudah ratusan triliun yang masuk ke pusat. Tetapi timbal baliknya, berupa dana bagi hasil untuk daerah penghasil, itu sangat kecil. Hanya sekian persen saja,” tegasnya.
kondisi tersebut tentu tidak adil dan merugikan daerah yang selama ini menanggung dampak langsung dari aktivitas eksploitasi sumber daya alam.
Ia juga mengungkapkan bahwa dalam rapat koordinasi tersebut para gubernur sepakat untuk membawa aspirasi bersama ini langsung ke Presiden Prabowo.
“Nanti akan ada kesepakatan yang disampaikan kepada pemerintah pusat bersama Bapak Presiden. Pak Gubernur juga akan ikut bersama para gubernur lainnya untuk bertemu langsung dengan Bapak Presiden,” jelas Edy.
Langkah ini, ujar wagub, diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperbaiki skema bagi hasil yang lebih berpihak kepada daerah penghasil, demi mendukung pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.
“Kita berharap pemerintah pusat mendengarkan suara daerah, supaya DBH dari sektor minerba dan 3P ini bisa memberikan kontribusi yang layak bagi provinsi penghasil,” tutupnya. (ip)