Jumlah Koperasi Aktif di Kotim Naik 28 Persen, Mentawa Baru Ketapang Catat Wilayah Terbanyak
Jumlah Koperasi yang ada di Kabupaten Kotim berdasarkan data dari BPS Kotim. (Foto: BPS)
TINTABORNEO.COM, Sampit – Peran koperasi dalam memperkuat ekonomi rakyat di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus menunjukkan tren positif. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kotim, jumlah koperasi aktif pada tahun 2024 tercatat sebanyak 384 unit, mengalami peningkatan sebesar 28 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Kepala BPS Kotim, Eddy Surahman, mengatakan peningkatan jumlah koperasi ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin percaya terhadap keberadaan koperasi sebagai lembaga ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan.
“Peningkatan 28 persen jumlah koperasi aktif ini bukan hanya sekadar angka, tetapi mencerminkan semakin solidnya peran koperasi di tengah masyarakat. Kami berharap tren ini terus meningkat seiring dengan bertambahnya kesadaran masyarakat dalam berkoperasi,” ujar Eddy, Minggu (13/7/2025).
Dalam catatan BPS Kotim, total anggota koperasi aktif di tahun 2024 mencapai 109.249 orang, terdiri dari 67.157 anggota laki-laki (61,5 persen) dan 42.092 anggota perempuan (38,5 persen). Hal ini menunjukkan partisipasi gender yang cukup seimbang meskipun masih didominasi laki-laki.
Jika dilihat dari sebaran wilayah, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang tercatat sebagai daerah dengan jumlah koperasi terbanyak, yakni sebanyak 90 unit. Disusul Mentaya Hulu dengan 43 unit, Parenggean 31 unit, serta Telawang 27 unit.
“Mentawa Baru Ketapang memang memiliki basis ekonomi masyarakat yang kuat di sektor koperasi, terutama yang bergerak di bidang pertanian dan perikanan. Ini yang menjadi faktor dominan tingginya jumlah koperasi di wilayah tersebut,” tambah Eddy.
BPS Kotim juga mencatat kecamatan dengan jumlah koperasi paling sedikit adalah Pulau Hanaut, dengan hanya 3 unit koperasi aktif, disusul dengan Mentaya Hilir Selatan dan Teluk Sampit yang masing-masing hanya 4 unit yang aktif.
Eddy berharap data ini bisa menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan pihak terkait dalam menyusun kebijakan pengembangan koperasi ke depan.
“Kami di BPS akan terus menyediakan data yang akurat sebagai landasan pengambilan keputusan di sektor ekonomi kerakyatan ini,” tutupnya. (ri)
