Program Transmigrasi Dikhawatirkan Kecemburuan Sosial: Transmigran ‘Dimanjakan’, Lokal Diabaikan

Selasa, 22 Juli 2025 |

Oleh Redaksi

---

TINTABORNEO.COM, Sampit – Program transmigrasi yang digulirkan pemerintah di Kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), menuai sorotan dari Anggota DPRD Kotim, Zainudin. Ia menilai program yang seharusnya mendongkrak perekonomian justru menyisakan ketimpangan antara warga lokal dan pendatang baru.

“Transmigrasi itu memang bagus. Tapi sayangnya, masyarakat lokal sering kali hanya jadi penonton. Mereka tetap tinggal di rumah seadanya, tidak punya sertifikat tanah, listriknya sering mati, sementara transmigran datang langsung dapat rumah dan sertifikat,” ungkap Zainudin, Selasa (22/7/2025).

Ia mengatakan, kondisi di beberapa desa di Pulau Hanaut sangat memprihatinkan. Tidak hanya minim akses jalan, masyarakat juga kesulitan mendapatkan layanan dasar seperti listrik dan air bersih. Bahkan, menurutnya, kondisi listrik yang ada tak layak karena sering mengalami tegangan naik turun hingga alat elektronik tak bisa digunakan.

“Saya sering turun ke sana. Jalannya berat, motor saja sulit lewat. Listrik pun seperti hidup segan mati tak mau. Tapi anehnya, begitu transmigran datang, semua fasilitas disiapkan. Ini menimbulkan ketimpangan yang nyata,” katanya.

Politisi tersebut juga mewanti-wanti agar program transmigrasi tidak malah memicu kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Ia menyebut, masyarakat lokal yang sudah puluhan tahun tinggal di sana malah belum tersentuh pembangunan sebagaimana mestinya.

“Jangan sampai masyarakat kita malah tersingkir. Surat tanah saja tidak punya, apalagi rumah layak. Sedangkan pendatang baru sudah lengkap semuanya. Ini tidak adil,” ujarnya.

Zainudin berharap ke depan pemerintah bisa merancang kebijakan transmigrasi yang melibatkan masyarakat lokal sebagai bagian penting. Menurutnya, kolaborasi antara warga asli dan transmigran akan menciptakan pembangunan yang inklusif dan merata.

“Kalau perlu masyarakat lokal digabung dalam program transmigrasi. Jangan sampai mereka merasa jadi warga kelas dua. Pemerintah harus jamin keadilan dan kemajuan untuk semua,” pungkasnya. (ad)