Anggota DPRD Dapil V Desak Perbaiki Jalan Poros Desa Rusak Parah
DPRD Kotim menggelar rapat bersama Dinas SDABMBKPRKP Kotim bahas jalan dapil 5. (Foto: Apri)
TINTABORNEO.COM, Sampit – DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menggelar rapat bersama Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (SDABMBKPRKP) serta sejumlah kepala desa dari wilayah Dapil 5, Senin (21/7/2025) sore.
Rapat ini menindaklanjuti surat dari para kepala desa yang mempertanyakan status dan program pembangunan jalan penghubung antar desa seperti Cempaka Putih, Jatiwaringin, Sebungsu, Tumbang Mujam, Luwuk Sampun, Mirah, dan Tanjung Jorong. Mereka menyuarakan keprihatinan atas kondisi jalan poros yang rusak parah dan dinilai menghambat aktivitas masyarakat.
Ketua DPRD Kotim, Rimbun, menegaskan bahwa pihaknya akan memilah dan menetapkan prioritas pembangunan berdasarkan kemampuan anggaran daerah. Ia juga menyebut, peran investor melalui program CSR perlu didorong untuk membantu pembangunan infrastruktur di daerah pelosok.
“Kami dorong Dinas Bina Marga lebih perhatian terhadap jalan-jalan di pedalaman. Apalagi sumber daya alam kita terus keluar dari sana, harus diimbangi dengan infrastruktur yang layak,” katanya.
Wakil Ketua I DPRD Kotim, Juliansyah, menambahkan bahwa infrastruktur Dapil 5 akan menjadi perhatian pihaknya, terutama jalan poros dan gorong-gorong yang masih banyak dikeluhkan masyarakat.
“Kami komit untuk pembangunan di wilayah ini,” ujar politisi Gerindra tersebut.
Sementara itu, anggota DPRD Dapil 5, Seto Hadi, mengatakan bahwa pokok-pokok pikiran (pokir) mereka belum bisa direalisasikan tahun ini. Namun ia berharap tahun 2026 bisa menjadi momentum untuk mendorong pembangunan, terutama infrastruktur pendukung kawasan wisata seperti air terjun dan rumah Betang Tumbang Gagu di Tualan Hulu.
Rapat juga dihadiri sejumlah anggota DPRD lainnya seperti Hendra Sia (Perindo), Andi Lala (Gerindra), M Abadi (PKB), serta Edy Mashami dari Dapil 3. Mereka sepakat bahwa sinergi antara pemerintah dan desa sangat penting untuk memastikan pembangunan infrastruktur tepat sasaran dan merata di wilayah pedalaman. (ri)