Sekolah Rakyat Siap Wujudkan Akses Pendidikan Setara di Kotim
Kepala Dinsos Kotim, Hawianan.
TINTABORNEO.COM, Sampit – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyiapkan langkah konkret untuk mendukung program nasional Sekolah Rakyat, yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto. Program ini menjadi angin segar bagi ribuan anak dari keluarga tidak mampu agar tetap bisa mengenyam pendidikan secara layak dan gratis.
Kepala Dinas Sosial Kotim, Hawianan, menyebutkan bahwa berdasarkan pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) per April 2025, terdapat lebih dari 123 ribu jiwa di Kotim yang tergolong miskin ekstrem dan berpotensi menjadi sasaran utama program tersebut.
“Sebagian dari mereka masih bersekolah, namun cukup banyak juga yang sudah putus sekolah. Melalui Sekolah Rakyat, anak-anak ini diberi kesempatan kembali untuk mengakses pendidikan yang terstruktur dan difasilitasi penuh oleh negara,” kata Hawianan, Senin (23/6/2025).
Warga yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 yaitu kelompok pengeluaran rumah tangga di bawah Rp 650 ribu per kapita per bulan menjadi prioritas dalam program ini. Pemerintah menyiapkan sistem sekolah berbasis asrama yang tidak hanya menyediakan ruang belajar, tetapi juga tempat tinggal, fasilitas ibadah, hingga sarana olahraga.
“Konsepnya seperti boarding school, tetapi khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin. Semua kebutuhan dasar sekolah disediakan: seragam, buku, hingga akomodasi,” jelasnya.
Untuk mendukung rencana ini, Pemkab Kotim telah menyiapkan lahan seluas 6 hektare di kawasan Rusunawa Jalan Wengga Metropolitan. Proposal pembangunan juga sudah diajukan ke Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum, sebagai bagian dari koordinasi lintas sektor.
“Lahan sudah bersertifikat dan siap untuk dihibahkan. Sekarang kami menunggu tim verifikasi dari pusat untuk survei langsung ke lokasi,” ujar Hawianan.
Program Sekolah Rakyat akan dilaksanakan bertahap mulai 2025 hingga 2026 dengan dukungan penuh dari APBN. Pada tahap pertama, pembangunan difokuskan pada renovasi dan optimalisasi sekolah-sekolah yang sudah ada. Tahap kedua akan berfokus pada pembangunan sekolah baru di berbagai daerah.
Di Kalimantan Tengah, ada empat kabupaten yang sudah diverifikasi terlebih dahulu diantaranya Katingan, Pulang Pisau, Kapuas, dan Gunung Mas. Kotim berharap segera menyusul dalam verifikasi tahap selanjutnya.
Total ada 200 sekolah rakyat yang direncanakan berdiri di seluruh Indonesia. Pemerintah menilai kesiapan daerah, termasuk ketersediaan lahan dan tingkat kemiskinan wilayah, sebagai faktor utama dalam menentukan lokasi.
“Tujuan akhirnya adalah memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Kita tidak ingin lagi melihat anak-anak putus sekolah karena persoalan ekonomi. Sekolah Rakyat ini menjadi jembatan agar mereka tetap bisa belajar dan memiliki masa depan,” tandasnya. (ri)
