Sekolah Perintis Berasrama Buka 100 Kuota untuk Siswa Kurang Mampu
Gedung Islamic Center di Jalan Sudirman km 3,3, yang rencana akan menjadi lokasi Sekolah Perintis.
TINTABORNEO.COM, Sampit – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menargetkan 100 peserta didik untuk mengisi empat rombongan belajar (rumbel) pada program Sekolah Perintis berbasis asrama yang akan segera digulirkan. Program ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang masuk dalam Desil 1 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Ekstrem Nasional (DTSEN), sebagai acuan resmi Kementerian Sosial.
“Data penerimaan siswa tidak bisa sembarangan. Harus sesuai NIK yang masuk dalam DTSEN. Kita tidak bisa menyusupkan data di luar itu,” tegas Wakil Bupati Kotim Irawati saat peninjauan lokasi di Islamic Center, Rabu (25/6/2025).
Irawati mengungkapkan bahwa pihaknya telah memerintahkan percepatan pendataan calon peserta didik. “Saya minta beberapa hari ke depan data sudah selesai. Ini penting agar segera ditindaklanjuti oleh kementerian,” tambahnya.
Setiap rombongan belajar akan menampung 25 siswa. Mereka tidak hanya mengikuti pendidikan formal jenjang SLTA, tetapi juga wajib tinggal di asrama hingga pendidikan selesai. Untuk menghindari putus sekolah, calon peserta didik diwajibkan menandatangani surat pernyataan kesanggupan.
“Ada format resmi dari Kemensos. Anak harus siap tinggal di asrama sampai lulus. Ini untuk memastikan mereka benar-benar berkomitmen,” ujar Irawati.
Program Sekolah Perintis ini diharapkan dapat menekan angka putus sekolah, khususnya di jenjang SLTA yang masih menjadi persoalan di Kotim akibat keterbatasan sekolah dan kondisi ekonomi keluarga.
“Data menunjukkan banyak anak dari keluarga tidak mampu yang berhenti sekolah setelah lulus SMP. Ini yang ingin kita atasi,” jelas Irawati.
Lokasi Sekolah Perintis rencananya dipusatkan di kompleks Asrama Haji Islamic Center Sampit. Dari hasil peninjauan, fasilitas yang tersedia dinilai sudah cukup mendukung, seperti ruang kelas, asrama putra-putri, ruang makan, tempat ibadah, hingga dapur umum. Namun, beberapa aspek teknis masih perlu diperbaiki, seperti ukuran ruang belajar, daya listrik, serta kelengkapan perabotan belajar.
“Kekurangan ini akan segera kami lengkapi, termasuk lewat anggaran perubahan APBD. Prinsipnya, secara umum lokasi sudah layak digunakan,” imbuhnya.
Program ini direncanakan mulai berjalan pada tahun ajaran 2025/2026, yang dimulai pada 13 Juli mendatang. Pemkab berharap setelah data peserta diverifikasi, Kementerian Sosial segera mengirim tim untuk meninjau kesiapan di lapangan, bersama tim dari Kementerian PUPR dan Kementerian Ketenagakerjaan.
“Insya Allah dalam waktu dekat tim pusat akan datang ke sini. Mereka akan lihat langsung sebelum pembangunan Sekolah Rakyat dilaksanakan,” tutup Irawati. (dk)
