Kotim Masih Kekurangan Sekolah Menengah, Pemkab Dorong Penambahan SMA dan SMK

|
<p>Kepala Disdik Kotim, Muhammad Irfansyah.</p>

Kepala Disdik Kotim, Muhammad Irfansyah.


TINTABORNEO.COM, Sampit – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Muhammad Irfansyah, menegaskan bahwa daerahnya masih mengalami kekurangan jumlah sekolah, khususnya di jenjang menengah atas. 

Kondisi ini menjadi perhatian serius mengingat pertumbuhan jumlah lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang tidak sebanding dengan daya tampung Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang tersedia.

“Jika kita bandingkan, jumlah SD baik negeri maupun swasta di Kotim mencapai sekitar 300 sekolah. SMP hanya 116, dan SMA bahkan tidak sampai 100. Artinya, jumlah sekolah menengah atas sangat kurang,” ujar Irfansyah, Kamis (26/6/2025).

Ia mengungkapkan bahwa kewenangan untuk menambah sekolah tingkat SMA dan SMK berada di bawah pemerintah provinsi. Meskipun demikian, pihaknya bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kotim terus mendorong dan menyampaikan usulan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.

“Kami sudah menyampaikan usulan, lengkap dengan data analisis kebutuhan, kelulusan siswa, dan proyeksi jumlah peserta didik. Namun, keputusan akhir tetap ada di pihak provinsi,” jelasnya.

Irfansyah mengatakan, dalam Rakor Pengendalian (Rakordal) yang digelar di Palangka Raya beberapa waktu lalu, sudah ada sinyal positif dari Pemerintah Provinsi terkait rencana penambahan sekolah di Kotim.

“Kalau tidak salah, tahun ini sudah direncanakan oleh provinsi penambahan satu SMA dan satu SMK di Kotim. Rencananya SMA akan dibangun di Kecamatan Seranau, sedangkan SMK di Kecamatan Parenggean,” ujarnya.

Ia juga menyebut bahwa pihak Dinas Pendidikan Provinsi telah melakukan klarifikasi terkait kesiapan lahan untuk pembangunan sekolah tersebut. Namun, pihaknya menekankan bahwa Pemkab Kotim hanya bisa berperan sebagai pengusul dan pendukung data.

“Kami hanya bisa mendorong dengan data dan analisis. Soal pelaksanaan dan keputusan pembangunan, itu di tangan pemerintah provinsi,” tambahnya.

Irfansyah berharap rencana penambahan sekolah ini segera terealisasi demi memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat, serta mengurangi kesenjangan akses pendidikan di sejumlah kecamatan.

“Kita ingin memastikan bahwa anak-anak kita memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, tanpa harus berpindah ke daerah lain karena keterbatasan fasilitas,” pungkasnya. (ri)