Kepala Desa Harus Proaktif Gali Alternatif Dukung Pembangunan
Anggota DPRD Kotim, Seto Hadi.
TINTABORNEO.COM, Sampit – Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Seto Hadi, mengingatkan bahwa langkah efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat tidak boleh berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Ia menegaskan, perlu ada keseimbangan antara penghematan anggaran dan pemenuhan kebutuhan warga.
“Jika anggaran pemerintah mengalami pengetatan, maka kepala desa perlu mencari alternatif lain guna mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Seto, Rabu (18/6/2025).
Salah satu solusi yang disarankan adalah menjalin kerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah desa melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR).
Menurutnya, potensi CSR dapat menjadi sumber daya pendukung yang signifikan bagi pembangunan desa jika dimanfaatkan secara optimal.
“Jika kepala desa memiliki komunikasi yang baik dengan perusahaan, maka CSR pasti ada. Bahkan ada perusahaan yang rutin menyalurkan bantuan setiap satu atau tiga bulan sekali,” ungkapnya.
Seto mencontohkan, di beberapa desa yang menjadi jalur lalu lintas kendaraan operasional perusahaan, bantuan CSR sering diberikan dalam bentuk perbaikan jalan yang rusak akibat aktivitas armada berat.
Menurutnya, hal ini dapat menjadi solusi konkret bagi desa untuk menjaga infrastruktur tanpa harus sepenuhnya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ia menekankan, kunci utama terletak pada keterbukaan dan inisiatif dari kepala desa. “Yang penting adalah keterbukaan dan kemauan dari pimpinan desa. Kalau kepala desanya terbuka, perusahaan biasanya tidak akan keberatan membantu,” tambahnya.
Lebih lanjut, Seto mengimbau kepala desa untuk bersikap proaktif menyampaikan aspirasi masyarakat, terutama jika terdapat dampak langsung dari aktivitas industri, seperti polusi debu atau meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas akibat kendaraan berat.
Menurutnya, perusahaan juga memiliki kepentingan untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar dan memastikan kenyamanan serta keselamatan warga.
“Perusahaan juga tentu mempertimbangkan kenyamanan dan keselamatan warga. Selama ada komunikasi yang baik, solusi bisa ditemukan,” jelasnya.
Seto mengingatkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan tidak akan berjalan efektif tanpa komunikasi yang harmonis dan transparan antara desa dan pihak perusahaan.
Oleh karena itu, pemerintah desa diharapkan tidak hanya menunggu bantuan dari pemerintah daerah, tetapi juga aktif menjalin kemitraan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kepala desa harus cerdas membaca peluang dan menjalin kemitraan yang saling menguntungkan,” pungkasnya. (ri)
