Halikinnor Sentil Perangkat Daerah yang Kinerja Rendah
Bupati Kotim, Halikinnor.
TINTABORNEO.COM, Sampit – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) menegaskan pentingnya efektivitas kerja birokrasi dalam merealisasikan seluruh program pembangunan tahun anggaran 2025. Bupati Kotim, Halikinnor, meminta seluruh perangkat daerah bekerja lebih fokus dan efisien agar target belanja pemerintah tidak meleset dan pembangunan berjalan tepat waktu.
Memasuki akhir triwulan pertama, Halikinnor mengingatkan perlunya percepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik serta pengadaan barang dan jasa. Ia menyebut target belanja triwulan I sebesar 20 persen dengan capaian fisik minimal di atas angka tersebut.
“Arah dan fokus prioritas pembangunan 2025 harus tetap dijaga. Pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas SDM, reformasi birokrasi, dan ketahanan ekonomi merupakan titik tekan utama yang sudah disepakati,” ujar Halikinnor, Senin (16/6/2025).
Menurutnya, masih ada perangkat daerah yang menunjukkan realisasi rendah, baik secara fisik maupun keuangan. Karena itu, langkah cepat dan terukur sangat dibutuhkan agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan di akhir tahun anggaran.
Ia menekankan bahwa capaian kinerja tidak cukup hanya dilihat dari serapan anggaran, tetapi juga harus merujuk pada indikator kunci dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Data yang akurat dan terkini menjadi dasar utama dalam proses perencanaan dan evaluasi.
“Sering kali, perencanaan tidak berjalan optimal karena data yang digunakan tidak mutakhir. Padahal, akurasi data sangat menentukan efektivitas kebijakan,” tegasnya.
Halikinnor juga mengingatkan pentingnya kedisiplinan dalam pelaporan, baik secara bulanan maupun triwulanan. Laporan tersebut harus mencakup pemanfaatan dana dari berbagai sumber, termasuk APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Di sisi lain, kepala daerah juga meminta perangkat daerah pemungut untuk lebih inovatif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Upaya ini dinilai penting dalam menjaga arus kas serta mendukung kelangsungan pembiayaan pembangunan daerah.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanggulangan kemiskinan dan stunting harus menjadi tanggung jawab lintas sektor. Tidak hanya mengandalkan bantuan sosial, tetapi juga menyentuh aspek pemberdayaan dan pembangunan ekonomi lokal.
“Jika semua pihak menjalankan tugas dan fungsinya dengan konsisten, saya optimistis seluruh program pembangunan tahun ini dapat terlaksana dengan baik,” pungkasnya. (ri)
