Formasi Dokter Masih Sepi Peminat, Pemerintah Terus Usulkan Pengganti
Kegiatan FGD penyusunan rincian kebutuhan PPPK paruh waktu di Balai Diklat BKPSDM Kotim.
TINTABORNEO.COM, Sampit – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) terus berupaya memenuhi kebutuhan tenaga aparatur sipil negara (ASN) terutama untuk tenaga kesehatan dan pendidikan di wilayah pelosok.
Kepala BKPSDM Kotim Kamaruddin Makalepu, Senin (30/6), menyebutkan bahwa meski kebutuhan terbesar masih pada tenaga pendidik, namun yang paling mendesak saat ini justru tenaga kesehatan di wilayah terpencil.
“Kami masih memiliki beberapa Puskesmas yang belum memiliki dokter PNS. Contohnya di Desa Sangai, Kecamatan Telaga Antang, saat ini layanan kesehatan masih dijalankan oleh tenaga non-ASN,” jelasnya.
Pihaknya mengakui, meskipun sudah ada yang dinyatakan lulus dalam seleksi CPNS sebelumnya, beberapa justru memilih mengundurkan diri karena lokasi penempatan dianggap terlalu terpencil. Hal ini terjadi juga di Kecamatan Antang Kalang.
“Dari 255 formasi CPNS kemarin, ada empat orang yang mengundurkan diri, termasuk dokter umum dan dokter gigi. Bahkan, beberapa formasi dokter spesialis di RSUD dr. Murjani Sampit juga tidak terisi karena tidak ada pelamar yang memenuhi syarat atau tidak lolos passing grade,” jelasnya.
Menurut Kamaruddin, posisi-posisi kosong tersebut tetap akan diusulkan kembali dalam formasi tahun berikutnya, dengan harapan ada pelamar yang tidak hanya berminat tapi juga bisa memenuhi syarat kelulusan.
Sementara itu, untuk tenaga teknis juga menjadi perhatian serius. Saat ini, tenaga non-ASN didominasi oleh posisi teknis, dan pengisian formasi ke depan akan difokuskan untuk kebutuhan tersebut.
“Termasuk untuk PPPK paruh waktu, kami juga sedang memproses. Hari ini (30/6) kami baru menerima hasil pengumuman PPPK Tahap 2 dan segera akan melakukan pemetaan ulang terhadap formasi yang belum terisi,” ujarnya.
Dari pemetaan tersebut, BKPSDM akan mengidentifikasi tenaga non-ASN yang tidak lolos tahap sebelumnya namun masih berpotensi diusulkan kembali dalam skema PPPK paruh waktu ke depan.
“Kami harap formasi yang diajukan dapat terisi maksimal, sehingga pelayanan publik di daerah terpencil pun bisa optimal,” tandas Kamaruddin. (dk)
