DPRD Kotim Soroti Antrean BBM, Pertamina Buka Suara
Pertemuan Komisi II DPRD Kotim dengan Pertamina Patra Niaga Sampit, Selasa (17/6/2025).
TINTABORNEO.COM, Sampit – Lonjakan antrean bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), menjadi perhatian serius Komisi II DPRD Kotim. Untuk mencari akar persoalan, DPRD mengundang pihak Depot Pertamina Patra Niaga Sampit dalam pertemuan yang digelar Selasa, (17/6/2025).
Ketua Komisi II DPRD Kotim, Akhyannoor, menjelaskan pertemuan tersebut digelar untuk menggali informasi langsung dari pihak Pertamina terkait isu kelangkaan BBM yang memicu antrean panjang beberapa hari terakhir. “Kami ingin memastikan apa benar ada kelangkaan, atau hanya lonjakan permintaan. Ini penting agar masyarakat mendapat kejelasan dan tidak panik,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, hadir pula anggota Komisi II lainnya seperti Hendra Sia, Andi Lala, dan Supian Hadi. Dari pihak Pertamina, hadir Afif selaku Pengawas Operasional dan Farel dari Divisi Pemasaran. Mereka menegaskan bahwa distribusi BBM masih berjalan normal, namun terjadi peningkatan permintaan terutama menjelang Hari Raya Iduladha.
Menurut Afif, kuota harian untuk Pertamax di Kotim mencapai 151 kiloliter (KL), sementara Pertalite sebesar 366 KL. Namun, permintaan terhadap Pertamax melonjak signifikan karena harganya turun dan selisihnya dengan Pertalite tidak terlalu jauh. “Banyak warga kini beralih ke Pertamax karena selisih harga tipis. Selain itu, momen Iduladha juga meningkatkan mobilitas masyarakat,” jelas Afif.
Untuk mengatasi lonjakan permintaan ini, Pertamina melakukan penambahan pasokan Pertamax hingga 180 KL per hari, dengan suplai tambahan dari Fuel Terminal Pulang Pisau dan Pangkalan Bun. Sedangkan untuk Pertalite, sebagai BBM subsidi, distribusinya tetap disesuaikan permintaan dari masing-masing SPBU tanpa pembatasan.
Akhyannoor juga sempat menyinggung maraknya warga yang mengisi BBM menggunakan drum atau tangki modifikasi dalam jumlah besar. Menurut Pertamina, hal itu diperbolehkan untuk BBM nonsubsidi seperti Pertamax. Namun, ia meminta pengawasan tetap diperketat.
“Saya minta Pertamina agar memantau lebih ketat, termasuk memastikan kendaraan baru wajib menggunakan Pertamax, bukan Pertalite yang bersubsidi,” tegasnya.
Menanggapi isu pelangsir BBM, Pertamina menyebut telah menerapkan sistem barcode dan validasi pajak kendaraan aktif untuk mencegah penyalahgunaan. Pembelian yang mencurigakan, seperti mengisi berkali-kali dalam sehari, akan langsung diblokir.
“Kami siaga 24 jam dan terus menertibkan pelangsir. Tapi kami juga butuh dukungan dari semua pihak agar SPBU tidak bermain dan aturan ditegakkan,” ujar Farel.
Sementara itu, di lapangan, warga masih mengeluhkan stok BBM yang terbatas. Salah satu warga, Wawan, mengaku ditawari BBM jenis Pertamax Turbo saat ingin mengisi Pertalite maupun Pertamax. “Katanya kosong semua, dan saya diarahkan isi Turbo. Terpaksa saya beli daripada motor mogok,” katanya.
Dengan adanya klarifikasi dari Pertamina dan komitmen dari DPRD Kotim untuk terus mengawal distribusi BBM, diharapkan masyarakat bisa kembali mendapatkan BBM secara merata tanpa antre panjang. (ri)
